FKH Madina Geruduk Kantor Bupati Tuntut Kepastian Status dari Pemerintah Daerah
Ratusan honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina) melakukan orasi dan aksi damai di Kantor Bupati Madina
Nusantaraterkini.co, MADINA - Ratusan honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina) melakukan orasi dan aksi damai di Kantor Bupati Madina, Rabu (22/1/2025).
Orasi damai ini dilakukan oleh para honorer dengan Status R2 dan R3 usai Seleksi Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024 tahap I.
Ratusan honorer ini berasal dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di lingkungan Pemkab Madina.
BACA JUGA: Kepala BGN Siapkan Program MBG untuk 3 Wilayah di Papua
Mereka tergabung dalam Forum Komunikasi Honorer Mandailing Natal (FKH Madina).
Penasehat FKH Madina, Anwar Affandi, menjelaskan aksi mereka ini untuk meminta kepastian status mereka dari Pemkab Madina.
Kemudian mereka juga menolak untuk diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu.
"Kami datang hanya ingin mendengarkan dari pemimpin kami, Pak Bupati. Kami datang dengan damai mempertanyakan status kami. Karena setelah mengikuti seleksi kemarin, kami dinyatakan tidak lulus dan berstatus R2 dan R3. Kami juga menolak diangkat untuk menjadi PPPK Paruh Waktu, karena kami merasa itu diskriminasi bagi kami para honorer yang sudah mengabdi puluhan atau belasan tahun," ungkap Anwar.
Kurang lebih 30 menit para honorer ini bertemu langsung dengan Bupati Madina, H. Ja'far Sukhairi Nasution.
Bupati hadir didampingi oleh Asisten I, Syahnan Pasaribu, Asisten III, Lis Mulyadi dan Kadis Kesehatan, dr. Faisal Situmorang.
Sukhairi menjelaskan, hingga saat ini dirinya bersama jajaran pemerintahan di Pemkab Madina tidak ada niat untuk merumahkan para honorer dengan status R2 dan R3.
Sehingga para honorer tak perlu khawatir akan hal itu.
"Kalau untuk pengangkatan honorer menjadi PPPK Paruh Waktu itu memang peraturan yang mengatur melihat kondisi keuangan pemerintah daerah. Sehingga, ini tidak bisa tidak diikuti oleh Pemkab Madina. Peraturan ini yang mengeluarkan adalah pemerintah pusat," jelas Sukhairi.
BACA JUGA: Pimpinan MPR akan Melihat Perkembangan Pembangunan di IKN
Selain itu, Sukhairi juga meminta para honorer dengan status R2 dan R3 dapat bersabar dan memberikan ruang kepada Pemkab Madina agar bisa terus mengumpulkan honorer dengan status tersebut diangkat jadi PPPK Penuh Waktu.
"Pada akhirnya semua akan dilantik menjadi PPPK. Hanya saja saya minta untuk bersabar dan terus lah mengabdi ke Kabupaten Madina. Karena para honorer ini juga merupakan bagian dari pembangunan di Madina," tegasnya.
(mra/nusantaraterkini.co)
Berita Terkait
Berita Terbaru
-
NEWSSoroti Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong, Prana Putra Sohe Desak Meritokrasi Diperketat dalam Penempatan Pejabat Lapas
hendra·7 menit yang lalu -
NEWSMahasiswa Poltekpel Aceh Meninggal Saat Ospek, Keluarga Soroti Lebam di Tubuh
hendra·27 menit yang lalu -
NEWS VIDEOPolda Sumsel Musnahkan Ribuan Gram Sabu dan Ekstasi Hasil Tangkapan September 2026
Fadli Tara·43 menit yang lalu -
SUMSELPolda Sumsel Siap Dukung Keterbukaan Informasi SPMB SMA Kemala Taruna Bhayangkara
hendra·1 jam yang lalu -
KRIMINALSidang Kredit Macet BRI Titi Papan, Hakim Pertanyakan Validitas Usaha Para Nasabah
hendra·1 jam yang lalu -
KRIMINALTarget Operasi Sikat I Musi 2026, Polsek Rambang Bekuk Pembobol Rumah di Muara Enim
Rozie Winata·1 jam yang lalu -
NEWSDirjenpas Buka-bukaan soal Foto Jimmy Masrin dan Bangunan Mirip Kontainer di Lapas Cibinong
hendra·1 jam yang lalu -
KRIMINALSatresnarkoba Polres Binjai Tangkap 4 Terduga Pengedar, Sita Sabu dan 7 Butir Ekstasi
hendra·2 jam yang lalu -
NASIONALMuseum Bing Slamet Resmi Dibuka, Bang Azran: Merawat Warisan Maestro untuk Generasi Muda
Rozie Winata·2 jam yang lalu -
KRIMINALPolda Sumut Sikat 485 Tersangka Curat dan Curas dalam Dua Pekan
Rozie Winata·3 jam yang lalu
Semua berita sudah ditampilkan