Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, MEDAN - Pemerintah Kota Medan mendapat sorotan terkait hasil pengerjaan revitalisasi Lapangan Merdeka Medan.
Pengamat Tata Ruang dan Lingkungan, Jaya Arjuna, menilai pengerjaan proyek tersebut terkesan dilakukan tanpa memperhatikan aspek-aspek penting yang krusial bagi keberlanjutan dan fungsi ruang publik.
Baca Juga: EKSKLUSIF VIDEO Kacamata Lapangan Merdeka Kota Medan
Baca Juga: EKSKLUSIF Lapangan Merdeka Medan Dikeluhkan Pengunjung: Tarif Parkir Tinggi, Toilet tak Berfungsi
Pada wawancara dengan Nusantaraterkini.co, Selasa (22/7/2025), Jaya memulai dengan peristiwa banjir di ruas jalanan di sekitar kawasan Lapangan Merdeka Medan pada 20 Februari 2025 lalu, di antaranya di Jalan Kereta Api, sebagai bukti lemahnya perencanaan dan pengelolaan proyek.
“Banjir itu adalah tanda nyata bahwa pemerintah tidak mengelola aspek drainase dan tata air dengan serius dalam proses revitalisasi,” ujarnya ditemui di kediamannya, di Kota Medan.
Jaya menegaskan revitalisasi ruang publik bukan sekadar soal estetika, melainkan harus memperhatikan aspek teknis dan lingkungan secara menyeluruh.
Menurutnya, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) proyek ini bermasalah, yang menjadi salah satu penyebab kondisi buruk tersebut.
“Pekerjaannya belum selesai. Basement juga sempat tergenang air. Jadi, AMDAL-nya secara administrasi dan teknis salah,” katanya.
“Artinya, pemerintah tidak peduli terhadap peraturan AMDAL Lapangan Merdeka,” tambah Jaya.
Jaya mengungkapkan bahwa Amdal yang seharusnya menjadi instrumen penting dalam penilaian dampak lingkungan sebelum pembangunan, justru tidak dipatuhi dengan baik.
Secara administratif, Amdal dianggap tidak lengkap, sementara secara teknis, tidak mampu menjamin keberlanjutan dan kelestarian lingkungan sekitar.
Detailkan Penggunaan Anggaran
Kritik lebih lanjut datang terkait transparansi biaya pembangunan.
Menurut Jaya, publik perlu diberikan penjelasan yang lebih detail terkait anggaran yang digunakan dalam proyek revitalisasi tersebut.
“Sudahlah secara teknis ini tidak benar, belum lagi secara keuangan. Berapa biaya sebenarnya? siapa yang tahu?,” katanya.
Terkait persoalan ini, kata Jaya, lembaga legislatif Kota Medan seharusnya jadi instrumen yang paling mengetahuinya.
Dalam wacana yang lebih serius, berangkat dari kondisi proyek tersebut, Jaya mengatakan jika Pemerintah Kota Medan secara keseluruhan tak bisa diharapkan untuk menjawab persoalan revitalisasi Lapangan Merdeka itu.
“Tak ada yang bisa diharapkan untuk itu. Partai politik juga tidak bergerak, partai politik yang di DPRD nggak bekerja,” pungkasnya.
Baca Juga: EKSKLUSIF Proyek Revitalisasi Lapangan Merdeka Medan Berlanjut, Wartawan Dilarang Meliput
Revitalisasi Lapangan Merdeka Medan diresmikan pada Rabu (19/2/2025) oleh Wali Kota Medan saat itu, Bobby Nasution.
Dalam sambutannya, Bobby menyatakan hasil revitalisasi dapat dinikmati publik.
Namun, sejumlah pengunjung kini justru mengeluhkan kondisi lapangan yang jauh dari harapan. Fasilitas umum yang seharusnya lengkap, seperti tempat duduk, toilet, dan tarif parkir, dinilai kurang memadai.
“Kurang nyaman, belum semua rampung. Banyak fasilitas belum bisa digunakan masyarakat,” kata Sepania Hutabarat, warga Medan Perjuangan, Senin (21/7/2025).
Keluhan tak hanya soal estetika dan aksesibilitas. Pryda (25), pengunjung lain, menyoroti tarif parkir sepeda motor yang dianggap terlalu mahal, yakni Rp5.000, setara dengan tarif mobil. Dia juga menuding adanya pungutan liar karena sistem pembayaran langsung tanpa tiket.
“Kita hanya sebentar parkir, tapi tidak jelas siapa yang menarik, pakai seragam pun tidak, dan langsung minta Rp5.000. Ini fasilitas publik, bukan bisnis privat,” ujarnya.
Masalah lain yang mencuat adalah ketiadaan toilet umum dan musala. Styffen (24) menyayangkan tidak adanya fasilitas dasar tersebut, padahal masyarakat mulai memanfaatkan lapangan untuk berbagai aktivitas.
“Saya cari kamar mandi tidak ketemu. Tempat salat juga belum ada. Sayang jika lapangan sebesar ini tapi kebutuhan dasar diabaikan,” katanya.
Menurut Jaya, semua masalah itu menunjukkan ketidakpedulian Pemerintah Kota Medan termasuk DPRD Medan terhadap proyek revitalisasi yang menghabiskan anggaran nyaris Rp500 miliar.
(cw7/nusantaraterkini.co)
