DPR Ingatkan Danantara Tak Sekadar Kelola Aset, Tapi Ciptakan Lapangan Kerja Nyata

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Anggota Komisi XI DPR Marwan Jafar melontarkan peringatan keras kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). 

Ia menegaskan, lembaga pengelola investasi strategis tersebut tidak boleh hanya menjadi “menara gading” pengelola aset negara, tetapi wajib membuktikan diri sebagai mesin pencipta lapangan kerja nasional.

Menurutnya, kehadiran Danantara akan kehilangan legitimasi publik jika hanya berkutat pada konsolidasi aset dan skema pembiayaan makro tanpa dampak langsung terhadap rakyat. 

Ia menilai, ukuran keberhasilan lembaga itu harus jelas, seberapa banyak pekerjaan yang tercipta dan seberapa besar kontribusinya dalam menyerap angkatan kerja muda.

“Jika persoalan penciptaan kerja tidak ditangani secara serius, maka ancaman gagalnya Indonesia memanfaatkan bonus demografi akan menjadi kenyataan pahit,” tegasnya, Kamis (19/2/2026).

Pernyataan ini bukan tanpa alasan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) per November 2025 menunjukkan angka pengangguran terbuka masih berada di level 4,74 persen atau sekitar 7,35 juta orang. 

Ironisnya, mayoritas pengangguran berasal dari kelompok usia produktif, segmen yang seharusnya menjadi motor pertumbuhan ekonomi.

Marwan mengingatkan, tanpa strategi investasi yang berorientasi pada penyerapan tenaga kerja, bonus demografi bisa berubah menjadi beban demografi. Lonjakan pengangguran di tengah disrupsi teknologi dan perlambatan ekonomi global, menurutnya, merupakan alarm keras bagi pemerintah.

Sebagai lembaga yang mengonsolidasikan aset BUMN besar seperti Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, PLN, dan Pertamina, Danantara dinilai memiliki daya ungkit luar biasa terhadap struktur ekonomi nasional. Namun, Marwan menekankan, konsolidasi aset semata tidak cukup.

“Jangan sampai Danantara hanya menjadi super holding yang mempercantik neraca keuangan, tetapi gagal menjawab persoalan riil masyarakat, pekerjaan,” ujarnya.

Ia juga mendesak agar investasi yang dikelola Danantara diarahkan ke sektor bernilai tambah tinggi dan berdaya serap tenaga kerja besar, seperti hilirisasi industri, manufaktur berbasis teknologi, hingga ekonomi digital. 

Tanpa orientasi tersebut, Indonesia berisiko terjebak dalam middle income trap—pertumbuhan stagnan tanpa transformasi struktural.

Lebih jauh, Marwan mengisyaratkan bahwa DPR akan mengawasi ketat arah kebijakan Danantara. Menurutnya, lembaga ini harus transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan publik, bukan sekadar menjadi instrumen elite ekonomi dan investor global.

“Indikator keberhasilannya sederhana: lapangan kerja yang luas, berkualitas, dan berkelanjutan. Jika itu tidak tercapai, publik berhak mempertanyakan efektivitasnya,” pungkasnya.

(LS/Nusantaraterkini.co)