Diplomasi Parlemen Tak Boleh Berhenti di Jakarta, DPD Dorong Kepentingan Daerah Masuk FSAT

Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Diplomasi parlemen dinilai perlu semakin terhubung dengan kepentingan daerah, khususnya wilayah perbatasan dan kepulauan seperti Kepulauan Riau (Kepri). 

Hal itu mengemuka dalam diskusi Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) DPD RI bertajuk “Diplomasi Parlemen dan Kepentingan Daerah dalam Kerangka Forum Senat Asia Tenggara (FSAT)” di Hotel Aston Batam, Kamis (24/9/2026).

Ketua BKSP DPD RI Gusti Farid Hasan Aman mengatakan, pembentukan FSAT diarahkan menjadi wadah kerja sama antarlembaga senat atau majelis tinggi negara-negara Asia Tenggara.

Menurutnya, forum tersebut tidak hanya menjadi ruang pertukaran pengalaman dan dialog kepentingan bersama, tetapi juga harus mampu menghasilkan kerja sama yang memberikan manfaat nyata bagi daerah dan masyarakat.

“Bagaimana diplomasi parlemen dapat semakin terhubung dengan kepentingan daerah?,” ujar Gusti Farid.

Ia menilai dinamika kawasan Asia Tenggara berdampak langsung terhadap daerah, mulai dari perdagangan, investasi, pariwisata, pendidikan, konektivitas, ekonomi maritim hingga kerja sama lintas batas.

Karena itu, DPD RI memandang daerah harus ditempatkan sebagai subjek dalam kerja sama luar negeri, bukan sekadar penerima manfaat. 

Melalui FSAT, jejaring dengan lembaga perwakilan negara lain diharapkan dapat membuka peluang untuk memperkenalkan potensi daerah sekaligus menyampaikan kepentingan daerah dalam kerja sama regional.

Kepala Bappeda Provinsi Kepri Aries Fhariandi menambahkan, posisi Kepri yang berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia membuat kerja sama regional memiliki arti strategis.

“Kepri terletak di daerah yang strategis yang berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia, menjadi simpul logistik dan perdagangan internasional,” kata Aries.

Ia berharap FSAT dapat mendorong kerja sama konkret dalam bidang konektivitas, investasi, transfer teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), hingga peningkatan nilai tambah bagi masyarakat daerah.

Dekan FISIP Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Sayed Fauzan Riyadi mengatakan, perubahan geopolitik dan kompleksitas persoalan kawasan membuat diplomasi tidak cukup hanya mengandalkan jalur antarpemerintah.

Menurutnya, kedekatan lembaga perwakilan dengan masyarakat dapat menjadi kekuatan dalam mengembangkan diplomasi parlemen.

“FSAT harus memiliki perspektif bukan hanya tentang Kepri, tetapi juga berlaku di seluruh daerah,” ujarnya.

Sayed juga mendorong agar FSAT tidak berhenti sebagai forum pertemuan, melainkan memiliki mekanisme kerja, kemitraan, serta tindak lanjut yang jelas dan berbasis data.

Sementara itu, Anggota DPD RI asal Kepri Ismeth Abdullah mengatakan FSAT perlu didorong untuk memperkuat kepentingan daerah sekaligus meningkatkan hubungan ekonomi Indonesia dengan negara-negara tetangga.

“FSAT akan digesah oleh DPD RI untuk kepentingan daerah dan meningkatkan hubungan dan kekuatan ekonomi dengan negara tetangga,” kata Ismeth.

Ia menilai masih terdapat ruang besar untuk mengembangkan potensi ekonomi kelautan dan kawasan perbatasan. Selama ini, aktivitas ekonomi daerah dinilai masih banyak bertumpu pada sektor daratan.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kepri Hendri, yang mewakili Gubernur Kepri, mengatakan forum tersebut menunjukkan pentingnya kolaborasi legislatif dan eksekutif dalam mendorong pembangunan daerah.

Menurutnya, karakteristik Kepri sebagai wilayah kepulauan membutuhkan regulasi dan kebijakan yang mampu menjawab tantangan yang berbeda dengan wilayah daratan.

Kepala Bappeda Kota Batam Tri Wahyu Rubiyanto berharap FSAT menghasilkan langkah konkret bagi Kepri. Ia menilai Batam memiliki posisi strategis sebagai kota industri sekaligus kawasan perdagangan bebas.

Tri juga mendorong agar kerja sama regional menyentuh aspek konektivitas, pengembangan SDM, investasi, serta penguatan sektor manufaktur dan konstruksi yang turut menggerakkan perdagangan dan pariwisata.

(LS/Nusantaraterkini.co)