Berita Unggulan

Ikuti Kami

Nusantaraterkini.co - Portal Berita

Pemprov Sumut Kebut Pembangunan Infrastruktur dan Realisasi APBD 2026 ​

Realisasi APBD Sumut 2026 mencapai Rp8,9 triliun untuk pendapatan dan Rp6,64 triliun untuk belanja hingga 22 September 2026.

Plh Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sumut, Frans Novendy Saragih, memaparkan data per 22 September 2026. pendapatan daerah telah mencapai Rp8,9 triliun atau 69,80% dari target Rp12,8 triliun, Kamis (24/9/2026).(foto: diskominfo sumut)
Plh Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sumut, Frans Novendy Saragih, memaparkan data per 22 September 2026. pendapatan daerah telah mencapai Rp8,9 triliun atau 69,80% dari target Rp12,8 triliun, Kamis (24/9/2026).(foto: diskominfo sumut)
A A

Nusantaraterkini.co, MEDAN — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara optimistis realisasi pendapatan dan belanja APBD 2026 dapat mencapai target. Optimisme ini didorong oleh percepatan pelaksanaan berbagai program pembangunan infrastruktur di sejumlah kabupaten/kota.

​Plh Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sumut, Frans Novendy Saragih, memaparkan data per 22 September 2026. pendapatan daerah telah mencapai Rp8,9 triliun atau 69,80% dari target Rp12,8 triliun. Sementara itu, realisasi belanja telah menyerap Rp6,64 triliun atau 51,82%.

​“Saat ini, OPD kita juga sedang melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur di kabupaten/kota, kita optimis selesai segera,” ujar Frans di Kantor Gubernur Sumut, Medan, Kamis (24/9/2026).

​Frans merinci, Pendapatan Asli Daerah (PAD) telah terealisasi Rp4,1 triliun (59,15%) dari target Rp6,9 triliun, yang bersumber dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah, serta PAD sah lainnya. Selain itu, Transfer ke Daerah (TKD) tambahan sebesar Rp1,1 triliun untuk rekonstruksi pascabencana juga mulai disalurkan dengan prioritas pada sektor infrastruktur, sumber daya air, dan pendidikan.

​"Guna mendongkrak pendapatan daerah ke depan, BKAD Sumut kini tengah menggulirkan program optimalisasi pemanfaatan aset-aset daerah yang menganggur (idle) agar dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga maupun masyarakat," pungkasnya.

(Emn/Nusantaraterkini.co)

Bagikan:

WhatsApp Channel

Ikuti saluran Nusantaraterkini di WhatsApp Channel untuk informasi terbaru langsung di ponselmu.

Ikuti

Google News

Dapatkan berita pilihan dan update terkini dari Nusantaraterkini di Google News.

Ikuti

Berita Terkait

Berita Terbaru