Bukan Asumsi, Gubernur Sumsel dan Kepala BPS Kompak Sebut Pembangunan Butuh Data

Nusantaraterkini.co, PALEMBANG - Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Amalia Adininggar Widyasanti kompak menyebut arah kebijakan pembangunan daerah wajib bersandar pada akurasi data dan bukan sekadar asumsi atau insting semata.

Pernyataan tersebut disampaikannya saat menghadiri kegiatan Semarak Sensus Wong Kito Sensus Ekonomi 2026 bersama jajaran kementerian terkait dan jajaran pusat di Plaza Benteng Kuto Besak Palembang.

"Kita hari ini banyak acara di sini. Di titik ini kita bersama Menteri Sosial, Pak Saifullah Yusuf, bersama Ibu Amalia, Kepala BPS, dalam kegiatan Semarak Sensus Wong Kito. Ada tiga komponen yang harus bekerja luar biasa. Satu, pemerintah daerah sampai dengan pemerintah desa. Kedua, petugas sensus itu sendiri. Ketiga, masyarakatnya," ujar Deru saat diwawancarai usai kegiatan Semarak Sensus Wong Kito Sensus Ekonomi 2026.

Deru menjelaskan, sinergi lintas sektor yang melibatkan aparatur pemerintahan, tim pencatat lapangan, serta keterbukaan masyarakat merupakan elemen vital demi melahirkan validitas informasi makroekonomi daerah.

Menurutnya, akurasi data primer yang diperoleh melalui sensus nasional ini nantinya akan menjadi rujukan mendasar agar alokasi pembangunan tidak terjebak dalam metode spekulatif.

"Kita ingin membangun yang tepat sasaran berdasarkan data. Tidak bisa membangun hanya, karena selera dan feeling saja. Jadi membangun sesuai dengan data sehingga mengenai sasaran yang tepat. Tidak coba-coba," imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan kevalidan data lapangan yang dikumpulkan oleh para petugas memang dirancang untuk menjadi fondasi utama dalam memetakan seluruh aktivitas ekonomi publik secara komprehensif.

Sensus ekonomi bukan sekadar kegiatan pendataan, tetapi merupakan upaya bersama untuk menghadirkan gambaran ekonomi Sumatera Selatan yang akurat, lengkap, dan terkini.

“Tentunya, data yang dihasilkan akan menjadi fondasi penting untuk mendukung perencanaan pembangunan dan juga merumuskan kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran," jelasnya.

Menurutnya, melalui basis data yang kuat, setiap tingkatan pelaku usaha di daerah akan masuk ke dalam radar pembangunan nasional yang terintegrasi. Sehingga, intervensi kebijakan dari pemerintah dapat langsung menyentuh sasaran yang tepat di lapangan.

"Sensus ekonomi ini bukan sekadar menghitung jumlah usaha, tetapi merupakan upaya untuk menghadirkan setiap pelaku usaha, mulai dari pedagang kecil di pasar, petani, nelayan, UMKM, hingga perusahaan besar dan ekonomi rumah tangga dalam satu peta pembangunan," tutupnya.

(Tia/Nusantaraterkini.co)