Brian Yuliarto jadi Mendiktisaintek, Komisi X Ajak Kawal Efisiensi Anggaran Pendidikan

Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani mengajak Brian Yuliarto yang dilantik menjadi Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) untuk mengawal kebijakan efisiensi anggaran pendidikan.

Lalu Ari, sapaan akrab Lalu Hadrian Irfani mengatakan, sosok Brian sudah tidak perlu diragukan lagi karena merupakan guru besar ITB di bidang keahlian Teknologi Nano dan Kuantum Maju.

Brian menempuh S1 jurusan Teknik Fisika di ITB pada 1999, S2 program studi Quantum Engineering and System Science, dan S3 di University of Tokyo pada 2002 dengan program studi Quantum Engineering and System Science.

Brian sudah menerbitkan ratusan artikel dan jurnal ilmiah. Dia juga aktif dalam berbagai macam proyek ilmiah. Brian telah mematenkan berbagai temuan menjadi Hak Kekayaan Intelektual.

Berkat dedikasi itu, dia dianugerahi penghargaan Habibie Prize 2024. Brian juga mendapat penghargaan kategori Ilmu Rekayasa itu pada 5 Desember 2024.

Baca Juga: Program Beasiswa Pemerintah Harus Mampu Direalisasikan dengan Baik

"Kemampuan dan pengalaman Prof Brian dalam dunia akademik tidak perlu diragukan lagi," terang Lalu Ari, Kamis (20/2/2025).

Legislator dapil NTB itu yakin Brian mampu memimpin Kemendiktisaintek dan menyelesaikan berbagai persoalan internal. Dia juga yakin Brian mampu memajukan pendidikan tinggi di Indonesia.

"Dengan pengalaman yang dimiliki, kami yakin Prof Brian bisa memajukan perguruan tinggi di Indonesia," ungkapnya.

Politisi PKB itu mengatakan, ada sejumlah pekerjaan yang telah menunggu Brian. Khususnya, terkait kebijakan efisiensi anggaran pendidikan. Dia mengajak Brian mengawal betul proses efisiensi anggaran, sehingga kebutuhan dasar pendidikan tetap terpenuhi.

Misalnya, terkait anggaran Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dan beasiswa pendidikan. Menurut Lalu Ari, KIP Kuliah tidak terkena efisiensi anggaran. Anggaran KIP Kuliah yang disiapkan sebesar Rp 14,69 triliun.

Baca Juga: Komisi X Harap Kisruh Internal di Kemendiktisaintek Tak Terulang Kembali

"KIP Kuliah merupakan program prioritas dan unggulan Presiden Prabowo Subianto, sehingga tidak menjadi bagian efisiensi anggaran. KIP Kuliah sangat penting bagi para mahasiswa," katanya.

Lalu Ari mengatakan, yang terkena efisiensi adalah beasiswa pendidikan. Yaitu, Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) Rp19,4 miliar dari pagu awal Rp194,7 miliar, Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) Rp21 miliar dari pagu Rp213,7 miliar, Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang (KNB) Rp21,33 miliar dari pagu anggaran Rp85,3 miliar, dan beasiswa dosen dan tenaga pendidik dalam dan luar negeri Rp59,2 miliar dari pagu awal Rp236,8 triliun.

"Kami akan tetap memperjuangkan agar beasiswa pendidikan tidak terkena efisiensi anggaran. Sebab, beasiswa itu sangat dibutuhkan para mahasiswa, terutama beasiswa on going yang sekarang dinikmati para mahasiswa," urainya.

Selain beasiswa, Lalu Ari meminta agar Uang Kuliah Tinggal (UKT) tidak dinaikan imbas dari efisiensi anggaran. Jika UKT dinaikkan, maka akan banyak mahasiswa yang kesulitan membayar biaya kuliah.

"Kami meminta agar UKT tidak dinaikkan, karena akan menimbulkan gejolak dan menyulitkan para mahasiswa perguruan tinggi negeri," bebernya.

Selanjutnya, Brian juga harus berjuang mencairkan tunjangan kinerja (Tukin) dosen ASN. Sudah beberapakali para dosen melakukan demonstrasi menuntut pencairan tukin. Kementerian Keuangan sudah menyetujui anggarannya, tinggal menunggu Peraturan Presiden (Perpres) yang baru sebagai landasan hukum pencairan tukin.

(cw1/Nusantaraterkini.co)