Martin Hutabarat: Perubahan UUD Penting Dipahami untuk Menentukan Arah Bernegara
Martin Hutabarat: Perubahan UUD Penting Dipahami untuk Menentukan Arah Bernegara
Nusantaraterkini.co, BANDUNG — Pimpinan Komisi Kajian Ketatanegaraan, Martin Hutabarat, menilai perubahan Undang-Undang Dasar (UUD) memiliki peran penting dalam perkembangan politik, ekonomi, dan kehidupan ketatanegaraan Indonesia. Karena itu, sejarah serta latar belakang perubahan konstitusi perlu dipahami masyarakat.
Hal itu disampaikan Martin dalam momentum peluncuran buku dan risalah MPR. Menurutnya, perubahan UUD tidak terlepas dari upaya membangun sistem ketatanegaraan yang sesuai dengan kebutuhan bangsa.
“Kemajuan yang kita capai sekarang dalam politik, ekonomi, dan sebagainya tidak terlepas dari adanya perubahan Undang-Undang Dasar. Perubahan UUD itu penting diketahui oleh seluruh masyarakat,” ujar Martin, Minggu (27/9/2026).
Ia mengatakan, masyarakat perlu mengetahui latar belakang serta tujuan yang ingin dicapai melalui perubahan konstitusi. Menurutnya, langkah tersebut juga penting untuk memahami perjalanan kehidupan bernegara dan sejarah kelembagaan MPR sejak Indonesia merdeka hingga saat ini.
Martin mengapresiasi pimpinan MPR yang dinilai berupaya mengingatkan sekaligus mengajak masyarakat untuk memahami sejarah ketatanegaraan Indonesia.
Menurut dia, MPR hingga kini tetap memiliki eksistensi dan berperan dalam pembangunan sistem ketatanegaraan, termasuk dalam menentukan arah penyelenggaraan negara.
Di sisi lain, Martin menyoroti munculnya kembali gagasan mengenai Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai pedoman pembangunan nasional. Ia menilai terdapat keinginan kuat agar arah pembangunan dan kehidupan bernegara berjalan dalam koridor yang tepat.
“Sekarang ini ada keinginan yang kuat agar arah pembangunan kita, arah kita bernegara itu bisa berjalan pada koridor yang benar. Maka keinginan untuk membuat GBHN ini sangat kuat,” katanya.
Martin menilai dukungan Presiden terhadap gagasan tersebut juga penting apabila MPR benar-benar ingin menyusun kembali haluan pembangunan nasional.
Menurutnya, salah satu tugas Komisi Kajian Ketatanegaraan adalah melakukan kajian bersama anggota MPR untuk merumuskan konsep haluan pembangunan yang paling tepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Kita melakukan kajian-kajian bersama dengan anggota-anggota MPR yang lain untuk bisa merumuskan apa sebenarnya isi GBHN ini yang paling tepat, yang paling pas, untuk bisa menampung aspirasi masyarakat dan juga membawa negara kita kepada cita-cita yang diperjuangkan oleh para pendiri bangsa,” pungkasnya.
(LS/Nusantaraterkini.co)
Berita Terkait
Berita Terbaru
-
OLAHRAGAHasil Liverpool vs MU: The Reds Bantai Manchester United 4-0, Yoro Kartu Merah
M Aribowo·55 menit yang lalu -
-
KOTA MEDANPerayaan Deepavali Terbesar Nasional Hiasi Little India Medan
Herman Saleh Harahap·3 jam yang lalu -
-
SUMSELKapolda Sumsel Serap Aspirasi Jemaat Maha Vihara Maitreya Palembang
Herman Saleh Harahap·4 jam yang lalu -
PERISTIWADua Hari Dicari, Pemancing Hilang Ditemukan Tewas di Perairan Sibolga
Herman Saleh Harahap·4 jam yang lalu -
POLITIKPrabowo Kumpulkan Petinggi Koalisi di Hambalang Bahas Cawapres
Herman Saleh Harahap·4 jam yang lalu -
Moto GPMarquez Kunci Gelar Juara Dunia, Bezzecchi Menang di Portugal
Herman Saleh Harahap·5 jam yang lalu -
SUMUTSeratusan Hektar Lahan Padi di Muara Tais Gagal Panen Akibat Hama Tikus
Herman Saleh Harahap·5 jam yang lalu -
SUMSEL5.798 Peserta Padati FORPROV II KORMI Sumsel, Dongkrak Ekonomi Muara Enim
Herman Saleh Harahap·5 jam yang lalu
Semua berita sudah ditampilkan
