Martin Hutabarat: Perubahan UUD Penting Dipahami untuk Menentukan Arah Bernegara

Nusantaraterkini.co, BANDUNG — Pimpinan Komisi Kajian Ketatanegaraan, Martin Hutabarat, menilai perubahan Undang-Undang Dasar (UUD) memiliki peran penting dalam perkembangan politik, ekonomi, dan kehidupan ketatanegaraan Indonesia. Karena itu, sejarah serta latar belakang perubahan konstitusi perlu dipahami masyarakat.

Hal itu disampaikan Martin dalam momentum peluncuran buku dan risalah MPR. Menurutnya, perubahan UUD tidak terlepas dari upaya membangun sistem ketatanegaraan yang sesuai dengan kebutuhan bangsa.

“Kemajuan yang kita capai sekarang dalam politik, ekonomi, dan sebagainya tidak terlepas dari adanya perubahan Undang-Undang Dasar. Perubahan UUD itu penting diketahui oleh seluruh masyarakat,” ujar Martin, Minggu (27/9/2026).

Ia mengatakan, masyarakat perlu mengetahui latar belakang serta tujuan yang ingin dicapai melalui perubahan konstitusi. Menurutnya, langkah tersebut juga penting untuk memahami perjalanan kehidupan bernegara dan sejarah kelembagaan MPR sejak Indonesia merdeka hingga saat ini.

Martin mengapresiasi pimpinan MPR yang dinilai berupaya mengingatkan sekaligus mengajak masyarakat untuk memahami sejarah ketatanegaraan Indonesia.

Menurut dia, MPR hingga kini tetap memiliki eksistensi dan berperan dalam pembangunan sistem ketatanegaraan, termasuk dalam menentukan arah penyelenggaraan negara.

Di sisi lain, Martin menyoroti munculnya kembali gagasan mengenai Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai pedoman pembangunan nasional. Ia menilai terdapat keinginan kuat agar arah pembangunan dan kehidupan bernegara berjalan dalam koridor yang tepat.

“Sekarang ini ada keinginan yang kuat agar arah pembangunan kita, arah kita bernegara itu bisa berjalan pada koridor yang benar. Maka keinginan untuk membuat GBHN ini sangat kuat,” katanya.

Martin menilai dukungan Presiden terhadap gagasan tersebut juga penting apabila MPR benar-benar ingin menyusun kembali haluan pembangunan nasional.

Menurutnya, salah satu tugas Komisi Kajian Ketatanegaraan adalah melakukan kajian bersama anggota MPR untuk merumuskan konsep haluan pembangunan yang paling tepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“Kita melakukan kajian-kajian bersama dengan anggota-anggota MPR yang lain untuk bisa merumuskan apa sebenarnya isi GBHN ini yang paling tepat, yang paling pas, untuk bisa menampung aspirasi masyarakat dan juga membawa negara kita kepada cita-cita yang diperjuangkan oleh para pendiri bangsa,” pungkasnya.

(LS/Nusantaraterkini.co)