Polemik Pemilihan Rektor UINSA, Kemenag Didesak Turun Tangan

Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR, M Husni mendesak Kementerian Agama (Kemenag) melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap polemik proses pemilihan dan penetapan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya.

Husni meminta persoalan tersebut ditelusuri secara komprehensif, termasuk menyangkut adanya persoalan hukum yang disebut turut menjadi sorotan dalam proses pemilihan rektor.

“Sudah kisruh, sudah banyak masalah dan penolakan di UIN Sunan Ampel. Kita mempertanyakan kenapa dengan adanya masalah hukum tetap masih ditindaklanjuti dalam seleksi calon rektor hingga proses pemilihannya,” ujarnya, Rabu (23/9/2026).

Menurut Husni, polemik tersebut semakin serius karena telah memunculkan penolakan dari berbagai unsur sivitas akademika UIN Sunan Ampel. Aspirasi tersebut, kata dia, tidak hanya datang dari satu kelompok.

“Yang hadir kemarin bukan hanya guru besar, tapi juga ada dekan, alumni, dan mahasiswa. Saya pikir ini amat kompleks. Mereka datang dengan perwakilan masing-masing,” katanya.

Politikus Partai Gerindra itu menilai, kondisi tersebut perlu segera mendapatkan perhatian dari Kemenag. Pasalnya, polemik yang berlarut-larut dikhawatirkan dapat berdampak terhadap tata kelola serta perkembangan UIN Sunan Ampel.

Husni juga mengingatkan agar persoalan internal tersebut tidak sampai mengganggu capaian dan reputasi UIN Sunan Ampel yang selama ini dinilai telah menunjukkan prestasi positif.

“Jangan sampai persoalan ini kemudian merusak UINSA. Kami tahu prestasi sebelumnya UIN Sunan Ampel cukup baik,” ujarnya.

Karena itu, Husni meminta Kemenag menggunakan mekanisme pengawasan internal untuk memastikan seluruh persoalan yang muncul dapat diperiksa secara objektif dan transparan.

“Ini harus betul-betul diperhatikan. Kita punya Irjen. Saya pikir ini harus dilaksanakan, harus diperiksa,” tegasnya.

Ia menambahkan, penyelesaian polemik di UIN Sunan Ampel tidak semestinya hanya dipandang sebagai persoalan internal kampus. Menurutnya, kasus tersebut juga berkaitan dengan upaya memperkuat tata kelola perguruan tinggi keagamaan Islam negeri secara keseluruhan.

“Jangan kita gara-gara satu orang mengorbankan satu kampus. Ini amat sangat berbahaya. Jangan sampai menjadi sebuah preseden untuk UIN-UIN yang lain,” pungkas Husni.

(LS/Nusantaraterkini.co)