Bobby Nasution Laporkan Anggaran Sumut Surplus Rp521,494 Miliar di Tahun 2025

Nusantaraterkini.co, MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) berhasil menjaga resiliensi fiskal daerah dengan mencatatkan performa anggaran yang solid sepanjang tahun lalu. Pemprov sukses menorehkan surplus Rp 521,4954 miliar ratusan miliar, ekaligus mengamankan predikat tertinggi dalam tata kelola keuangan negara dari Badan Pemeriksa Kemenkeu/BPK RI.

​

Rapor hijau eksekutif tersebut dipaparkan langsung oleh Gubernur Bobby Nasution saat menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Sumut di Gedung Dewan, Medan, Rabu (1/7/2026). Di hadapan legislatif, Bobby menyajikan paket komprehensif laporan keuangan berbasis akrual, mulai dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional, hingga posisi ekuitas dalam neraca daerah.

​

Dalam struktur realisasi anggaran, pendapatan daerah Sumut tercatat menyentuh angka Rp12,027 triliun, atau mampu mengeksploitasi 95,87% dari pagu target yang ditetapkan sebesar Rp12,546 triliun. Realisasi ini ditopang secara tripartit oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana transfer pusat, serta pos pendapatan lain yang sah. 

Sementara dari sisi belanja, pemprov menerapkan asas efisiensi terukur dengan menyerap anggaran sebesar Rp11,505 triliun, atau setara 92,00% dari alokasi pagu operasional dan modal yang bernilai Rp12,507 triliun.

"Jika realisasi pendapatan dikurangi dengan realisasi belanja selama tahun 2025, terdapat surplus sebesar Rp521,494 miIiar," terang Bobby.

​Akselerasi surplus fiskal ini, ditambah dengan kalkulasi pembiayaan netto senilai Rp10,992 miliar, secara otomatis membentuk Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) akhir tahun berjalan sebesar Rp532,486 miliar. Bobby menegaskan seluruh angka yang tersaji telah melewati audit ketat BPK RI Perwakilan Sumut yang hasilnya telah diserahkan secara resmi pada pertengahan Juni lalu.

​Hasilnya, Pemprov Sumut kembali diganjar opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Keberhasilan ini menorehkan catatan impresif berupa supremasi pelaporan keuangan bersih sebanyak 12 kali berturut-turut sejak tahun anggaran 2014. Bobby memberikan apresiasi tinggi kepada fungsi pengawasan legislatif yang dinilai konsisten menjaga koridor kepatuhan anggaran.

​

"Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan atas upaya, kerja keras dan jerih payah seluruhnya, khususnya kepada dewan yang terhormat, yang telah menjalankan fungsi pengawasannya secara optimal dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan untuk mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan," tutur Bobby.

​Kendati demikian, Bobby mengingatkan jajaran birokrasinya, opini WTP bukanlah tujuan akhir dari tata kelola anggaran. Ia menuntut penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) diperketat guna memitigasi risiko penyimpangan anggaran sekecil apa pun di masa mendatang.

"Pemprov Sumut terus berkomitmen melaksanakan sistem pengelolaan keuangan yang baik berdasarkan prinsip, asas, dan landasan umum penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, dengan tetap mentaati peraturan perundang-undangan, serta meninjau sistem tersebut secara terus menerus, yang bertujuan mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, akuntabel dan transparan," pungkas Bobby.

​Sidang paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus, serta dihadiri Wakil Gubernur Sumut Surya, Penjabat (Pj) Sekda Provinsi Sumut Sulaiman Harahap, dan segenap jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

(Emn/Nusantaraterkini.co)