Gubernur Herman Deru Tegaskan Banpres Karhutla Rp100 Miliar Digunakan Sesuai Prosedur

Nusantaraterkini.co, PALEMBANG - Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menyebut total dana Bantuan Presiden (Banpres) senilai Rp100 miliar untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayahnya akan dikelola secara ketat sesuai dengan ketentuan, prosedur, dan peruntukannya.

Deru menekan jika pengelolaan anggaran penanggulangan bencana tersebut tidak boleh dilakukan secara sembarangan, melainkan wajib melalui mekanisme pengadaan resmi yang transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada lembaga pemeriksa.

“Banpres itu tidak bisa sembarangan dibelanjakan. Kalau belanja barang harus melalui tender, baik dari e-katalog maupun dari Tander Umum. Jadi ada uang langsung belanja itu tidak bisa karena harus sesuai prosedur dan ada tahapannya,” ujar Deru, Selasa (29/9/2026).

Sebelumnya, Presiden Prabowo telah mengucurkan bantuan khusus penanganan karhutla yang disalurkan kepada lima wilayah di Sumatera Selatan. 

Pemerintah Provinsi Sumsel mendapatkan alokasi sebesar Rp30 miliar, disusul Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Rp20 miliar, Pemkab Musi Banyuasin (Muba) Rp20 miliar, Pemkab Ogan Ilir Rp15 miliar, serta Pemkab Banyuasin sebesar Rp15 miliar.

Dana masif tersebut difokuskan untuk memperkuat sarana dan prasarana operasional tim di lapangan, seperti pengadaan mobil tangki, pompa air, mobil pemadam kebakaran, kendaraan pengangkut personel, serta alokasi honor bagi para petugas pemadam karhutla.

Gubernur mengingatkan agar seluruh pemerintah daerah penerima bantuan tidak menyalahgunakan anggaran di luar kebutuhan operasional karhutla karena setiap rupiah yang dibelanjakan akan langsung diaudit secara ketat oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Mau beli barang yang tidak berkenaan dengan penanganan karhutla itu tidak boleh. Itu akuntabel. Nanti diperiksa oleh BPK setelah dibelanjakan,” pungkasnya.

(Tia/Nusantaraterkini.co)