Berita Unggulan

Ikuti Kami

Nusantaraterkini.co - Portal Berita
Iklan

Sidang Kasus PNBP Pelabuhan Belawan, JPU Dalami Prosedur Pemanduan dan Navigasi Kapal

Sidang kasus dugaan korupsi PNBP Pelabuhan Belawan mengungkap prosedur navigasi, komunikasi, pencatatan kapal, hingga mekanisme pemanduan.

Bagikan:
Suasana Sidang Pemeriksaan Saksi Kasus Korupsi PNBP Belawan di Ruang Cakra Utama, Pengadilan Negeri Medan, Selasa (29/9/2026), (foto: Novia/Nusantaraterkini.co)
Suasana Sidang Pemeriksaan Saksi Kasus Korupsi PNBP Belawan di Ruang Cakra Utama, Pengadilan Negeri Medan, Selasa (29/9/2026), (foto: Novia/Nusantaraterkini.co)
A A

Nusantaraterkini.co,  — Persidangan perkara dugaan korupsi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari jasa kepelabuhanan dan kenavigasian di Pelabuhan Belawan kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Medan.

Dalam agenda pemeriksaan saksi, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan Andika, saksi yang memiliki tugas di bidang navigasi. Pemeriksaan diarahkan untuk mengungkap mekanisme kerja, kewenangan, hingga prosedur pengawasan lalu lintas kapal di kawasan Pelabuhan Belawan.

Saksi dicecar JPU Nita Ivana Nimsi mengenai sistem komunikasi, pencatatan pergerakan kapal, serta koordinasi antarunit dalam pelaksanaan pelayanan navigasi dan pemanduan kapal.

Sidang dipimpin majelis hakim yang diketuai Cipto Hosari Nababan. Perkara tersebut menjerat empat terdakwa, yakni Wisnu Handoko, Marganda LA Sihite, Safril Heston Simanjuntak, dan Rivolino.

Di hadapan majelis hakim, Andika menjelaskan bahwa Kementerian Perhubungan memiliki sejumlah unit kerja yang menjalankan fungsi keselamatan dan kenavigasian pelayaran di wilayah Pelabuhan Belawan.

Salah satu hal yang turut diterangkan adalah keberadaan stasiun pemanduan yang mendukung aktivitas kapal saat keluar maupun masuk ke kawasan perairan pelabuhan.

Komunikasi Kapal Menggunakan Radio

JPU kemudian menggali mekanisme komunikasi yang digunakan untuk mengetahui pergerakan kapal. Menurut keterangan saksi, koordinasi dilakukan melalui saluran radio komunikasi pelayaran, termasuk VHF Channel 16.

Saluran tersebut digunakan dalam komunikasi dan koordinasi terkait aktivitas kapal, mulai dari kedatangan, keberangkatan hingga posisi kapal selama berada di wilayah perairan pelabuhan.

Pertanyaan jaksa selanjutnya berfokus pada sistem pencatatan kapal yang melintas ataupun berlabuh di wilayah kerja navigasi.

Andika menerangkan bahwa pencatatan dilakukan berdasarkan informasi atau laporan yang diterima petugas. Sejumlah data yang dicatat antara lain nama kapal, nomor Maritime Mobile Service Identity (MMSI), serta waktu kedatangan dan keberangkatan.

Namun, dalam keterangannya, saksi menyebut pencatatan tersebut tidak seluruhnya mencakup aktivitas kapal setelah meninggalkan kawasan pelabuhan.

JPU Telusuri Kaitannya dengan PNBP

Pemeriksaan kemudian masuk pada aspek pelayanan kapal dan kaitannya dengan penerimaan PNBP.

JPU mendalami pembagian tugas serta kewenangan masing-masing pihak dalam penyelenggaraan jasa kepelabuhanan dan kenavigasian di Pelabuhan Belawan.

Saksi juga dimintai penjelasan mengenai prosedur operasional dan pola koordinasi antarinstansi dalam proses pemanduan serta navigasi kapal.

Keterangan Andika menjadi bagian dari upaya penuntut umum mengurai alur pelayanan kapal sekaligus mekanisme yang berkaitan dengan penerimaan PNBP dalam perkara tersebut.

Sidang perkara dugaan korupsi PNBP Pelabuhan Belawan masih berlanjut. Majelis hakim dan JPU akan terus menggali keterangan para saksi untuk mengungkap fakta-fakta yang berkaitan dengan perkara yang menjerat empat terdakwa.

(Dra/nusantaraterkini.co).

Bagikan:

WhatsApp Channel

Ikuti saluran Nusantaraterkini di WhatsApp Channel untuk informasi terbaru langsung di ponselmu.

Ikuti

Google News

Dapatkan berita pilihan dan update terkini dari Nusantaraterkini di Google News.

Ikuti

Berita Terkait