DPD dan TNI Dorong Karya Bakti di Bengkulu, 580 Titik Pembangunan Disiapkan

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Ketua DPD Sultan B. Najamudin mendorong penguatan kolaborasi antara TNI, pemerintah daerah, kementerian/lembaga, DPR, DPD, dan masyarakat untuk mempercepat pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan warga.

Dorongan tersebut disampaikan Sultan usai bertemu Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus) Letjen TNI Djoni Afiyandi membahas rencana pelaksanaan kegiatan bakti sosial dan Karya Bakti TNI di Bengkulu, Selasa (29/9/2026). 

Sultan menilai program pembangunan seperti perbaikan jalan, penyediaan sumur bor dan air bersih, rehabilitasi sekolah, serta berbagai kegiatan sosial sangat dibutuhkan masyarakat, terutama di daerah dengan keterbatasan kemampuan fiskal.

"Programnya itu langsung menyentuh masyarakat. Ada membangun jalan, sumur bor, sumur bersih, kemudian rehab sekolah dan lain-lain. Ini program yang sebenarnya ditunggu-tunggu oleh masyarakat daerah," ujar Sultan.

Menurut Sultan, keterlibatan TNI dalam pembangunan daerah bukan hal baru. Program seperti ABRI Masuk Desa hingga TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) telah lama menjadi bagian dari upaya mendekatkan TNI dengan masyarakat.

Namun, ia melihat pendekatan dalam program Karya Bakti yang kini didorong TNI AD, khususnya Kopassus, memiliki pola kolaborasi yang lebih luas karena mengonsolidasikan berbagai pemangku kepentingan.

"Kalau ini saya lihat ada sesuatu yang berbeda. Melalui Angkatan Darat dan khususnya 

Kopassus yang menjadi leading sector, mengoordinasikan dan mengonsolidasikan sehingga akhirnya berkolaborasi semua," katanya.

Sultan mengatakan pola tersebut dapat menjadi model kolaborasi lintas lembaga dalam menjawab persoalan pembangunan di daerah.

"Ini menurut saya sesuatu yang bagus dan bisa menjadi semacam piloting atau model baru bagaimana memanfaatkan kolaborasi TNI, antarlembaga, dan masyarakat," tuturnya.

Ia berharap program tersebut dapat membantu pemerintah dalam mengatasi persoalan infrastruktur, khususnya di daerah yang memiliki keterbatasan anggaran.

"Apalagi sekarang kita tahu memang tidak semua daerah punya infrastruktur yang baik. Tidak semua daerah juga punya surplus APBD. Sehingga kehadiran teman-teman ini menjadi sangat penting," pungkas Sultan.

Sementara itu, Danjen Kopassus Letjen TNI Djoni Afriandi mengatakan keterbatasan kemampuan fiskal dan kondisi geografis menjadi salah satu alasan penguatan program Karya Bakti TNI AD di Bengkulu.

Menurut Djoni, sejumlah wilayah di Bengkulu memiliki akses yang masih terbatas sehingga membutuhkan dukungan dan kolaborasi berbagai pihak untuk mempercepat pembangunan.

"Salah satu program Angkatan Darat adalah Karya Bakti. Ini setiap tahun dilakukan di seluruh provinsi di Indonesia," kata Djoni.

Djoni menyebut berdasarkan data yang dimilikinya, Bengkulu termasuk daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) rendah secara nasional.

"Kebetulan secara data, Bengkulu adalah nomor dua secara PAD termiskin di Indonesia setelah Aceh. Ini data update tahun sekarang," ujarnya.

Atas kondisi tersebut, TNI AD memberikan perhatian lebih terhadap pelaksanaan Karya Bakti di Bengkulu. Berdasarkan hasil inventarisasi kebutuhan masyarakat, terdapat sekitar 580 titik kegiatan fisik yang akan menjadi sasaran program.

"Ini benar-benar kebutuhan nyata yang diinginkan oleh masyarakat Bengkulu, ada bantuan atau intervensi pemerintah yang hadir untuk bisa membantu mereka," jelasnya.

Selain pembangunan fisik, program tersebut juga mencakup kegiatan nonfisik, termasuk bidang kesehatan dan kegiatan lain yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Djoni menegaskan, sasaran program tidak ditentukan secara sepihak oleh TNI. Kebutuhan dihimpun melalui jajaran kewilayahan TNI AD, mulai dari Kodam, Korem hingga Kodim, dengan melibatkan masyarakat.

"Target sasaran ini benar-benar kita inventarisasi dari masyarakat itu sendiri melalui Kodam, Korem, Kodim, sehingga kegiatan nonfisik yang nanti kita kerjakan akan langsung berhubungan dengan kebutuhan masyarakat," tuturnya.

Dalam pelaksanaannya, Karya Bakti akan menggunakan pendekatan kolaboratif dengan melibatkan pemerintah daerah, masyarakat, lembaga negara, dan pemangku kepentingan lainnya.

Djoni mengatakan jajaran TNI AD di Bengkulu akan menjadi pelaksana kegiatan di lapangan. Sementara unsur di tingkat pusat akan membantu dari sisi sumber daya, termasuk dukungan anggaran dan tenaga teknis sesuai kebutuhan.

"Pelaksanaan nanti tetap adalah para jajaran Angkatan Darat yang ada di Provinsi Bengkulu. Kita yang ada di pusat membantu untuk sumber daya, baik itu anggaran maupun sumber daya teknis yang sifatnya lebih mumpuni di bidang-bidang tertentu," pungkasnya.

(LS/Nusantaraterkini.co)