Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, JAKARTA- Langkah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang menetapkan bahasa Inggris sebagai mata pelajaran (mapel) wajib di jenjang sekolah dasar (SD) mulai tahun ajaran 2027/2028 mendatang disambut baik Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat.
“Pengenalan bahasa Inggris sejak dini bukan sekadar soal bahasa, tetapi bagian dari upaya menyiapkan generasi yang percaya diri, adaptif, dan berdaya saing di tingkat internasional,” ujar Lestari melalui keterangan resminya, dikutip Minggu, 26 Oktober 2025.
Ia menilai, pendekatan Kemendikdasmen yang menitikberatkan kemampuan komunikasi daripada tata bahasa, sudah tepat.
Berkenaan dengan hal itu, Rerie, sapaan Lestari Moerdijat, menekankan pentingnya kesiapan para guru dalam menjalankan kebijakan tersebut.
Baca Juga : Calvin Verdonk Sebut Bahasa Inggris Bakal Jadi Bahasa Utama di Ruang Ganti Timnas Indonesia
“Peningkatan kapasitas guru menjadi kunci. Negara harus memastikan adanya pelatihan dan pendampingan agar implementasinya efektif dan merata di seluruh Indonesia,” tuturnya.
Menurutnya, kebijakan tersebut sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045 yang menempatkan penguasaan bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, sebagai salah satu kompetensi global yang harus dimiliki generasi muda.
Namun, ia menekankan bahwa penerapannya perlu disertai persiapan matang, terutama pada aspek guru, kurikulum, dan sarana belajar.
“Kebijakan ini positif, tetapi kesiapan di lapangan harus menjadi prioritas. Pemerintah perlu memastikan bahwa semua sekolah dasar, termasuk di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), memiliki guru yang kompeten dan fasilitas pendukung yang memadai,” tegas anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu.
Baca Juga : 55 Contoh Soal Penilaian Tengah Semester Bahasa Inggris Kelas 7 SMP Semester 1 Kurikulum Merdeka
Rerie juga mendorong Kemendikdasmen untuk mempercepat program pelatihan dan sertifikasi bagi guru bahasa Inggris di jenjang SD. Menurutnya, tanpa dukungan tenaga pendidik yang berkualitas, kebijakan itu berisiko menimbulkan kesenjangan baru antara sekolah di kota besar dan di daerah terpencil.
“Kita tidak ingin bahasa Inggris menjadi beban bagi anak-anak. Pendekatannya harus komunikatif dan menyenangkan agar bisa membentuk fondasi kemampuan berbahasa yang kuat,” pungkasnya.(RMOL)
