Anggota DPR Desak Pemerintah Perkuat Perlindungan Warga di Papua ​

Nusantaraterkini.co, JAKARTA — Anggota Komisi XIII DPR RI Fauqi Hapidekso mendesak pemerintah memperkuat perlindungan terhadap warga sipil di Papua menyusul maraknya aksi kekerasan bersenjata yang menelan korban jiwa dan berujung penyanderaan masyarakat.

Desakan tersebut disampaikan menyusul tewasnya Aris Sanda, seorang sopir travel asal Toraja, yang dilaporkan ditembak setelah disandera ketika membawa logistik melalui jalur Wamena-Mbua, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Jenazah Aris kemudian ditemukan di dalam kendaraan yang dibakar di sekitar kawasan Danau Habema.

Selain kasus tersebut, Fauqi juga menyoroti penyanderaan tujuh perempuan di Distrik Jila, Kabupaten Mimika. Mereka merupakan bagian dari sembilan perempuan yang dilaporkan diculik sejak 17 Agustus 2026.

Dari sembilan korban tersebut, satu perempuan berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat, sementara satu korban lainnya ditemukan meninggal dunia. Hingga kini, tujuh perempuan lainnya masih dilaporkan dalam penyanderaan.

Fauqi menilai rangkaian kekerasan tersebut menunjukkan perlunya negara menempatkan keselamatan warga sipil sebagai prioritas utama.

“Keselamatan warga sipil harus menjadi prioritas. Jangan sampai masyarakat yang tidak terlibat dalam konflik justru menjadi korban. Mereka memiliki hak untuk hidup aman, bekerja, bepergian dan menjalani kehidupan sehari-hari tanpa rasa takut,” ujar Fauqi, Sabtu (19/9/2026).

Menurut Fauqi, persoalan tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan keamanan, tetapi juga menyangkut aspek kemanusiaan yang membutuhkan penanganan segera.

Ia meminta pemerintah bersama aparat keamanan bergerak cepat dalam upaya penyelamatan para korban. Namun, langkah tersebut harus dilakukan secara terukur dan dengan perhitungan matang agar tidak menimbulkan korban susulan.

Fauqi juga meminta adanya transparansi informasi kepada keluarga korban. Menurutnya, keluarga tidak boleh dibiarkan berada dalam ketidakpastian mengenai kondisi maupun keberadaan anggota keluarganya yang menjadi korban.

“Di mana pun mereka berada, mereka adalah warga negara yang hak hidup dan keselamatannya harus dilindungi. Tidak boleh ada warga yang merasa bahwa ketika mereka berada di wilayah tertentu, nyawa mereka menjadi tidak berharga,” tegasnya.

Ia menambahkan, negara memiliki kewajiban memberikan perlindungan terhadap seluruh warga negara tanpa terkecuali, termasuk masyarakat yang tinggal dan bekerja di wilayah dengan tingkat risiko keamanan tinggi.

“Negara harus hadir memastikan warga sipil tidak menjadi pihak yang paling dirugikan dalam situasi konflik dan kekerasan bersenjata,” pungkas Fauqi. 

(LS/Nusantaraterkini.co)