Ahmad Sahroni Cs Dinonaktifkan sebagai Anggota DPR, Formappi: Parpol tak Berani Akui Kesalahan Kadernya

Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Beberapa partai memutuskan untuk menon-aktifkan beberapa kadernya di DPR RI setelah mencermati dinamika dan perkembangan yang berlangsung saat ini. 

Sebelumnya, PAN menon-aktifkan Eko Hendro  Purnomo (Eko Patrio) dan Surya Utama (Uya Kuya), NasDem melakukan hal serupa terhadap Nafa Urbach dan Ahmad Sahroni, serta Golkar menonaktifkan Adies Kadir.

Baca Juga : Tegaskan Aspirasi Rakyat Jadi Acuan, Golkar juga Nonaktifkan Adies Kadir dari DPR RI

Menurut Peneliti Formappi Lucius Karus Keputusan partai-partai itu tentu saja baik sebagai respons atas tuntutan publik yang mengkritik  pernyataan dan sikap tidak pantas sejumlah anggota DPR itu terkait tunjangan DPR.

Namun Menarik untuk melihat keputusan parpol-parpol itu, yang hampir semuanya menggunakan istilah *"menonaktifkan"** kader-kader dari jabatan sebagai anggota maupun pimpinan di DPR.

Pasalnya, istilah nonaktif ini bukan kata yang dipakai UU MD3 untuk menyebutkan alasan yang bisa digunakan DPR untuk memproses penggantian anggota DPR (PAW).

Tiga alasan pemberhentian antar waktu anggota DPR menurut UU MD3 adalah: meninggal dunia, mengundurkan diri, dan diberhentikan.

"Karena itu sulit memaknai maksud putusan penonaktifan anggota DPR dari 3 fraksi itu.

Tak bisa dibaca sebagai sanksi partai terhadap kader atas kesalahan yang dilakukannya," kata Lucius, Senin (1/9/2025).

Lucius berpandangan, nampaknya partai politik (parpol) tak cukup berani untuk mengakui kesalahan yang telah dilakukan kader-kader mereka, yang memicu kemarahan publik.

Apalagi, pilihan kata non aktif menggambarkan kegamangan parpol untuk memutuskan kader-kader itu tak pantas dipertahankan karena kesalahan yang telah mereka lakukan.

"Oleh karena itu, keputusan parpol atas Eko, Sahroni Cs lebih nampak sebagai strategi untuk menenangkan publik sementara waktu sembari melihat perkembangan selanjutnya untuk memastikan sanksi terhadap kader-kader mereka," ujarnya.

Baca Juga : Disebut Menyimpang, DPP Partai NasDem Nonaktifkan Sahroni dan Nafa Urbach dari Anggota DPR RI

Di sisi lain, Lucius mengatakan, parpol nampak tak merasa kader-kader mereka itu tak cukup alasan untuk diberhentikan sesuai dengan tuntutan sebagian orang belakangan ini.

"Ya, bisa saja parpol memang perlu memproses masalah kader-kader mereka sebelum menentukan keputusan akhir. Akan tetapi masalahnya kemudian adalah dengan memakai istilah nonaktif, yang berarti bahwa para kader ini masih tetap sebagai anggota DPR, dan karenanya berhak atas hak dan tunjangan sebagai anggota, namun mereka tak perlu bekerja sebagai anggota DPR seperti biasanya," tutur Lucius.

Lebih lanjut Lucius menilai, Ini bisa jadi masalah berikutnya. Ketika partai politik (parpol) membuat keputusan yang ragu-ragu dengan menggunakan istilah non aktif, maka tunjangan yang jadi akar masalah munculnya aksi massa, masih akan diterima oleh kader-kader non aktif ini.

"Jadinya serba tanggung. Harusnya partai tegas saja sih agar tak ada lagi diskusi setelah ini yang memungkinkan situasi menjadi tidak kondusif lagi. Memang untuk sampai pada ketegasan itu, parpol harus bisa merasakan kesalahan yang dilakukan kader-kader mereka," jelas dia. 

Dia menegaskan, kalau parpol tidak merasa bersalah dengan apa yang dilakukan kadernya, maka istilah non aktif ini bisa jadi hanya berarti jeda waktu untuk menenangkan massa di satu sisi, dan disisi lain untuk mempersiapkan kembalinya kader-kader itu jika publik sudah tenang kembali.

Tak Pulihkan Kepercayaan Publik

Sementara itu, Pengamat Politik Fernando Emas menilai di non aktif Ahmad Sahroni Cs oleh parpol masing-masing sebagai wakil rakyat tidak akan menghentikan aksi unjuk rasa dan memulihkan kepercayaan publik terhadap DPR. 

"Sehingga langkah yang perlu dilakukan oleh pimpinan partai politik adalah melakukan PAW terhadap kadernya tersebut yang ada di DPR," kata Fernando. 

Ia menjelaskan, seluruh anggota DPR RI menerima tunjangan rumah dengan nilai yang fantastis, bukan hanya kelima anggota dewan tersebut. 

Apalagi, selama ini tidak ada kita dengan bahwa ada anggota DPR yang keberatan atau bahkan menolak tunjangan rumah tersebut. Sehingga wajar kalau seluruh anggota DPR RI dilakukan PAW karena turut sama-sama menikmati tunjangan rumah. 

"Diharapkan dengan dilakukan PAW terhadap seluruh anggota DPR akan dapat mengurangi amarah masyarakat dan situasi kembali dapat terkendali," tegasnya.

Masih Dapat Gaji-Tunjangan?

Namun jika mengacu berdasarkan peraturan tata tertib di undang-undang MD3, kendati dinonaktifkannya, Ahmad Sahroni, Nafa Urbach, Eko Patrio dan Uya Kuya yang statusnya tidak dipecat dan masih akan mendapatkan hak-haknya sebagai anggota dewan. Hak-hak tersebut termuat dalam Pasal 19 Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib. 

Dalam pasal 19 peraturan tersebut, anggota DPR yang diberhentikan sementara masih dijamin hak keuangannya.

"Anggota yang diberhentikan sementara tetap mendapatkan hak keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," demikian bunyi pasal 19 ayat 4 Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020.

Selain gaji pokok, anggota DPR non-aktif tetap mendapatkan tunjangan sesuai ketentuan yang berlaku. 

Berdasarkan Surat Edaran Setjen DPR RI No.KU.00/9414/DPR RI/XII/2010, tunjangan yang diberikan antara lain, tunjangan istri/suami, tunjangan anak, tunjangan jabatan, tunjangan kehormatan, tunjangan komunikasi, hingga tunjangan beras.

Selain itu, berdasarkan Surat Sekjen DPR No. B/733/RT.01/09/2024, anggota DPR periode 2024-2029 mendapatkan tunjangan rumah. Pasalnya, anggota DPR periode ini tidak lagi mendapatkan fasilitas rumah jabatan.

Baca Juga : Akhirnya! Partai Amanat Nasional Nonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya

Sebelumnya diberitakan, Partai NasDem resmi menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029. 

Penonaktifkan ini disampaikan Sekretaris Jenderal NasDem Hermawi Taslim pada Minggu (31/8/2025). 

Pada hari yang sama, juga dilakukan Partai Amanat Nasional (PAN) melalui keterangan Wakil Ketua Umum Viva Yoga Mauladi yang mencopot Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio) dan Surya Utama (Uya Kuya) dari keanggotaan DPR RI.

Dan ada Partai Golkar akhirnya menonaktifkan Adies Kadri sebagai Wakil Ketua DPR dari Fraksi Golkar yang disampaikan Sekjen Partai Golkar Sarmuji.

(cw1/nusantaraterkini.co)