Anggaran Kementerian PU Dipangkas, DPR Khawatir Program Irigasi dan Air Bersih Terganggu

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Anggota Komisi V DPR Erna Sari Dewi, menyoroti penurunan signifikan pagu indikatif Kementerian Pekerjaan Umum (PU) pada tahun anggaran mendatang. 

Menurutnya, pemangkasan anggaran tersebut berpotensi menghambat pelaksanaan berbagai program strategis yang berdampak langsung bagi masyarakat, terutama di sektor irigasi dan penyediaan air bersih.

Erna menjelaskan, kebutuhan anggaran Kementerian PU mencapai Rp219,81 triliun. Namun, pagu indikatif yang dialokasikan saat ini hanya sebesar Rp98,47 triliun atau sekitar 44,8 persen dari total kebutuhan.

“Perhatian saya sangat mendalam terkait penurunan yang ekstrem terhadap fiskal di Kementerian PU. Kebutuhan anggarannya Rp219,81 triliun, tetapi pagu indikatifnya hanya Rp98,47 triliun. Disparitasnya sangat besar,” kata Erna, Sabtu (13/6/2026).

Menurutnya, keterbatasan anggaran tersebut berisiko mengurangi efektivitas sejumlah program pembangunan, mulai dari infrastruktur berbasis masyarakat, pembangunan irigasi, hingga pembangunan jembatan.

Ia menilai struktur anggaran yang tersedia saat ini belum sepenuhnya sejalan dengan prioritas pembangunan nasional yang tengah didorong pemerintah. Salah satu yang menjadi sorotan adalah anggaran sektor sumber daya air (SDA), khususnya irigasi, yang disebut mengalami penurunan hingga 61 persen.

Kondisi tersebut dinilai bertentangan dengan target pemerintah untuk mewujudkan swasembada pangan nasional.

“Bagaimana kita bisa menggaungkan swasembada pangan jika anggaran irigasi berkurang sampai 61 persen? Jika irigasi tidak dibangun, bagaimana petani dapat meningkatkan hasil panennya?” ujarnya.

Selain sektor irigasi, Erna juga menyoroti penurunan anggaran bidang Cipta Karya yang mencapai 66 persen. Menurutnya, pengurangan tersebut berpotensi menghambat program penyediaan air bersih yang memiliki kaitan erat dengan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dan penanganan stunting.

“Pemerintah terus berbicara soal penanganan stunting dan peningkatan kesehatan masyarakat. Namun, jika program air bersih berkurang secara signifikan, bagaimana target-target tersebut bisa tercapai?” katanya.

Sebagai dampak dari keterbatasan anggaran, target pembangunan irigasi yang sebelumnya direncanakan mencakup sekitar 12 ribu hektare lahan kini hanya mampu mengakomodasi sekitar 411 hektare. Sementara itu, kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang semula ditargetkan mencapai 3.300 liter per detik turun menjadi sekitar 300 liter per detik.

“Bagaimana kita mau berbicara soal pelayanan kesehatan dan penurunan stunting jika kebutuhan air bersih masyarakat tidak terpenuhi?” tegasnya.

Menghadapi kondisi tersebut, Erna meminta Kementerian PU melakukan penyesuaian rencana kerja dan anggaran dengan memprioritaskan program-program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. 

Menurutnya, sektor irigasi dan penyediaan air bersih harus menjadi fokus utama karena berkaitan langsung dengan ketahanan pangan dan kesehatan publik.

Lebih lanjut, Komisi V DPR RI dijadwalkan membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Kementerian PU bersama para direktur jenderal pada pekan depan. Dalam pembahasan tersebut, DPR akan memilah program-program yang dianggap paling strategis dan memiliki dampak nyata bagi masyarakat.

Erna juga mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan sumber pembiayaan alternatif bagi proyek-proyek berskala besar, seperti pembangunan jalan tol, melalui skema investasi swasta maupun kerja sama dengan badan usaha milik negara (BUMN). Dengan demikian, anggaran negara dapat lebih difokuskan pada program-program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.

“Kita harus memilih program yang benar-benar strategis dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Jangan sampai program yang langsung menyentuh masyarakat justru terabaikan,” pungkasnya. 

(LS/Nusantaraterkini.co).