Pergantian Kapolri Kilat, Formappi Soroti DPR: Hanya Sekadar Formalitas

Nusantaraterkini.co, JAKARTA — Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menyoroti proses pergantian Kapolri dari Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo kepada Komjen Pol Suyudi Ario Seto yang dinilainya berlangsung sangat cepat dan minim penjelasan kepada publik.

Menurut Lucius, pergantian Kapolri merupakan hal yang wajar, terlebih masa jabatan Listyo Sigit telah berlangsung cukup lama. Namun, kecepatan proses dari penerbitan surat presiden (surpres), uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Komisi III DPR hingga persetujuan dalam rapat paripurna dinilai menimbulkan tanda tanya.

"Proses penetapan Suyudi juga terlampau cepat hingga semuanya terlihat hanya sekadar formalitas saja," kata Lucius kepada nusantaraterkini.co, Kamis (1/10/2026).

Ia menduga terdapat pertimbangan khusus dari Presiden yang membuat proses pergantian Kapolri dilakukan secara cepat. Menurutnya, posisi Kapolri sangat strategis karena Polri memiliki fungsi sebagai aparat keamanan sekaligus penegak hukum dengan struktur organisasi yang menjangkau hingga tingkat akar rumput.

"Pertimbangan politik dan hukum dari posisi kepolisian ini yang saya kira melatari proses pergantian Kapolri dilakukan cepat dan sembunyi-sembunyi," ujarnya.

Lucius menilai berbagai kepentingan politik dan hukum dapat membuat jabatan Kapolri menjadi posisi yang sangat strategis bagi para elite politik. Karena itu, menurutnya, proses pengangkatan Kapolri seharusnya dilakukan secara terbuka dan melalui mekanisme seleksi yang memadai.

Ia juga mengkritik proses fit and proper test Suyudi di Komisi III DPR yang berlangsung singkat. Menurut Lucius, DPR seharusnya menggunakan kesempatan tersebut untuk menggali kapasitas, kualitas, integritas, serta rencana kerja calon Kapolri secara mendalam.

"DPR sebagai wakil rakyat harusnya bisa menjadi filter obyektif untuk menyaring calon Kapolri dari kemungkinan pemufakatan gelap di luar DPR yang berpotensi menyandera kepolisian di waktu yang akan datang," katanya.

Lucius juga mempertanyakan komitmen dan program kerja Suyudi setelah ditetapkan sebagai calon Kapolri. Ia menilai janji yang disampaikan Suyudi di hadapan Komisi III berisiko hanya menjadi formalitas apabila proses pencalonannya sejak awal tidak melalui pengujian yang mendalam.

Menurutnya, kondisi tersebut dapat berdampak terhadap independensi dan arah kebijakan Polri ke depan.

"Proses ini tak menjanjikan perbaikan dan penguatan Polri. Proses kilat ini hanya akan menguatkan kecurigaan publik di mana Polri akan menjalankan agenda elite ketimbang jadi pelayan masyarakat," ujar Lucius. 

(LS/Nusantaraterkini.co)