Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
nusantaraterkini.co, JAKARTA - Penelitian Transparency International Indonesia (TII) menemukan bahwa 165 dari 562 kursi komisaris BUMN diduduki oleh politisi.
Peneliti Formappi Lucius Karus berpendapat, jika penempatan banyak politisi di BUMN sebagai Komisaris menjelaskan secara telanjang kenapa BUMN ini tak pernah jadi perusahaan yang sibuk mengukir prestasi karena keuntungan yang bisa memberikan manfaat untuk negara.
Menurut Lucius, walau dengan berbagai dalih bahwa jabatan Komisaris itu tak berhubungan dengan operasional perusahaan. Akan tetapi justru karena tak terkait operasional, kehadiran politisi di BUMN sebagai Komisaris itu mendatangkan pengaruh terhadap perusahaan.
Baca Juga : Program Equity 2025 Diluncurkan, Rektor Harap USU Tingkatkan Penelitian Internasional
"Pengaruh sebagai politisi itu tak perlu diperjelas dengan aturan. Dalam banyak hal, politisi mengatasi kuasa pemimpin perusahaan BUMN," kata Lucius, Jumat (10/10/2025).
Karena BUMN merupakan perusahaan negara, lanjut Lucius, dimana pemerintahnya dipimpin politisi, mudah menjelaskan bagaimana posisi politisi di BUMN itu bisa sangat powerful. Dan relasi politisi dan perusahaan BUMN itulah yang nampaknya menyulitkan BUMN berkembang.
"Yang terjadi kehadiran politisi menjadikan BUMN sebagai "sapi perah" saja. Dan tak mengherankan jika data di atas menunjukkan politisi dari Parpol penguasa menjadi yang terbanyak menempati posisi sebagai Komisaris," ujar Lucius.
Baca Juga : Misteri Gunung Padang, Antara Menggali Peradaban dan Peta Kebencanaan
Karena itu, Ia menegaskan, makin jelas bagaimana misi para politisi itu ditempatkan sebagai Komisaris. Yakni balas budi satu hal, tetapi lebih dari itu melalui politisi itu BUMN terkait diharapkan bisa berkontribusi untuk kehidupan parpol asalnya.
"Relasi politisi dan dunia usaha selalu rentan transaksional. Korupsi menjadi sesuatu yang tak terhindarkan," tegas Lucius.
Menampar Wajah Prabowo
Sementara itu, Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas menilai keinginan Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan pembenahan Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bukan hanya merubah dari Kementerian menjadi setingkat Badan.
Namun harus dibarengi perombakan direksi dan komisaris dengan orang-orang yang profesional agar bisa meningkatkan kinerja perusahaan BUMN.
"Untuk membuktikan Presiden Prabowo Subianto tidak hanya omon-omon harus segera rombak komisaris karena banyak diisi oleh politisi yang jumlahnya mencapai 165 politisi," tegas Fernando.
Apalagi dari jumlah tersebut, sambung Fernando kader partai mencapai 104 orang dan paling banyak diisi oleh kader Partai Gerindra.
"Jangan sampai pernyataan Prabowo yang mengatakan bahwa perusahaan BUMN selama ini dikelola seperti "perusahaan nenek moyangnya" menampar wajah Prabowo sendiri. Segera copot kader partai dari komisaris BUMN agar terbukti serius keinginan Prabowo untuk menata ulang BUMN," tandasnya.
Diketahui, penelitian Transparency International Indonesia (TII) menemukan bahwa 165 dari 562 kursi komisaris BUMN diduduki oleh politisi. Penelitian dilakukan pada 12 Agustus hingga 25 September 2025 pada 59 perusahaan BUMN dan 60 subholding.
Dari puluhan perusahaan tersebut, sebanyak 172 di antaranya memiliki latar belakang birokrat, 165 orang politisi, 133 profesional, 35 militer, 29 aparat penegak hukum (APH), 15 akademisi, 10 organisasi masyarakat (Ormas), dan 1 eks pejabat negara.
"Jadi, komisaris di holding BUMN, tata kelola BUMN dikuasai lebih banyak oleh birokrat dan politisi,” kata peneliti TII, Asri Widayati, dikutip dari kanal YouTube Transparency International Indonesia
(cw1/nusantaraterkini.co)
