Berita Unggulan

Ikuti Kami

Nusantaraterkini.co - Portal Berita

Unjuk Rasa Mahasiswa di Kantor Bupati Tapsel Ricuh, PMII Evaluasi Kinerja Gus Irawan

Aksi PMII di Sipirok ricuh usai mahasiswa evaluasi kinerja Gus Irawan. Bentrokan terjadi saat massa meminta bertemu bupati.

Unjuk Rasa Mahasiswa di Kantor Bupati Tapsel Ricuh, PMII Evaluasi Kinerja Gus Irawan. (Foto: tangkapan layar)
Unjuk Rasa Mahasiswa di Kantor Bupati Tapsel Ricuh, PMII Evaluasi Kinerja Gus Irawan. (Foto: tangkapan layar)
A A

Nusantaraterkini.co, TAPSEL – Aksi unjuk rasa yang digelar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Tapanuli Selatan–Padangsidimpuan di Kantor Bupati Tapsel, Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, berlangsung bentrok, Selasa (5/5/2026).

Bentrokan bermula saat massa aksi yang mencoba masuk ke dalam kantor untuk bertemu Bupati Tapsel, mendapatkan larangan dari petugas pengamanan.

Puluhan massa yang geram kemudian melakukan perlawanan. Aksi saling dorong antara massa dan petugas keamanan tak terhindarkan.

Dalam aksi tersebut, massa PMII menyampaikan sejumlah kritik terhadap kinerja , Gus Irawan, khususnya terkait kebijakan daerah dan pola komunikasi publik pemerintah kabupaten.

Ketua Umum PC -Padangsidimpuan, Riski Rahmat Fauzi Ritonga, menegaskan bahwa aksi yang mereka lakukan merupakan bentuk penyampaian aspirasi secara terbuka dan telah melalui kajian internal organisasi.

Menurutnya, mahasiswa hadir bukan untuk menciptakan kericuhan, melainkan ingin menyampaikan evaluasi terhadap kepemimpinan kepala daerah di Kabupaten Tapanuli Selatan.

“Kami datang untuk bersilaturahmi sekaligus menyampaikan aspirasi masyarakat. Ini merupakan bentuk kritik objektif yang lahir dari hasil diskusi internal PMII,” ujarnya.

PMII berharap pemerintah daerah dapat lebih terbuka menerima kritik dan membangun komunikasi yang baik dengan mahasiswa maupun masyarakat.

Dalam pernyataannya, PC PMIl Padangsidimpuan-Tapanuli Selatan menyampaikan beberapa sikap diantaranya:

1. Menyesalkan sikap Bupati yang tidak bersedia menemui masyarakat.

2. Mengecam terjadinya bentrokan yang dinilai dapat dihindari jika dialog dilakukan.

3. Menilai kehadiran Sekda tidak mewakili pertanggungjawaban politik Bupati.

4. Menegaskan lima tuntutan terkait keadilan sosial, transparansi APBD, pendidikan, dan infrastruktur tetap berlaku, dengan tenggat waktu 3 x 24 jam untuk ditanggapi.

5. Menyatakan akan kembali menggelar aksi dengan massa lebih besar jika tuntutan diabaikan.

Usai menyampaikan seluruh aspirasinya, puluhan mahasiswa membubarkan diri.

(Dra/nusantaraterkini.co).

Bagikan:

WhatsApp Channel

Ikuti saluran Nusantaraterkini di WhatsApp Channel untuk informasi terbaru langsung di ponselmu.

Ikuti

Google News

Dapatkan berita pilihan dan update terkini dari Nusantaraterkini di Google News.

Ikuti

Berita Terkait