Unjuk Rasa Mahasiswa di Kantor Bupati Tapsel Ricuh, PMII Evaluasi Kinerja Gus Irawan
Aksi PMII di Sipirok ricuh usai mahasiswa evaluasi kinerja Gus Irawan. Bentrokan terjadi saat massa meminta bertemu bupati.
Nusantaraterkini.co, TAPSEL – Aksi unjuk rasa yang digelar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Tapanuli Selatan–Padangsidimpuan di Kantor Bupati Tapsel, Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, berlangsung bentrok, Selasa (5/5/2026).
Bentrokan bermula saat massa aksi yang mencoba masuk ke dalam kantor untuk bertemu Bupati Tapsel, Gus Irawan mendapatkan larangan dari petugas pengamanan.
Puluhan massa yang geram kemudian melakukan perlawanan. Aksi saling dorong antara massa dan petugas keamanan tak terhindarkan.
Dalam aksi tersebut, massa PMII menyampaikan sejumlah kritik terhadap kinerja Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan, khususnya terkait kebijakan daerah dan pola komunikasi publik pemerintah kabupaten.
Ketua Umum PC PMII Tapsel-Padangsidimpuan, Riski Rahmat Fauzi Ritonga, menegaskan bahwa aksi yang mereka lakukan merupakan bentuk penyampaian aspirasi secara terbuka dan telah melalui kajian internal organisasi.
Menurutnya, mahasiswa hadir bukan untuk menciptakan kericuhan, melainkan ingin menyampaikan evaluasi terhadap kepemimpinan kepala daerah di Kabupaten Tapanuli Selatan.
“Kami datang untuk bersilaturahmi sekaligus menyampaikan aspirasi masyarakat. Ini merupakan bentuk kritik objektif yang lahir dari hasil diskusi internal PMII,” ujarnya.
PMII berharap pemerintah daerah dapat lebih terbuka menerima kritik dan membangun komunikasi yang baik dengan mahasiswa maupun masyarakat.
Dalam pernyataannya, PC PMIl Padangsidimpuan-Tapanuli Selatan menyampaikan beberapa sikap diantaranya:
1. Menyesalkan sikap Bupati yang tidak bersedia menemui masyarakat.
2. Mengecam terjadinya bentrokan yang dinilai dapat dihindari jika dialog dilakukan.
3. Menilai kehadiran Sekda tidak mewakili pertanggungjawaban politik Bupati.
4. Menegaskan lima tuntutan terkait keadilan sosial, transparansi APBD, pendidikan, dan infrastruktur tetap berlaku, dengan tenggat waktu 3 x 24 jam untuk ditanggapi.
5. Menyatakan akan kembali menggelar aksi dengan massa lebih besar jika tuntutan diabaikan.
Usai menyampaikan seluruh aspirasinya, puluhan mahasiswa membubarkan diri.
(Dra/nusantaraterkini.co).
Berita Terkait
Berita Terbaru
-
HUKUM DAN KRIMINALKontraktor Penyuap Bupati Langkat Ondim Dituntut 2 Tahun 4 Bulan Bui
hendra·13 menit yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALPolda Kepri Bongkar Sindikat Curanmor Antarpulau, 17 Tersangka Ditangkap dan 38 Motor Disita
hendra·36 menit yang lalu -
SUMUTMenko Pangan dan Menhub Tinjau Terminal Bandar Deli, Pastikan Logistik Pangan Jelang Nataru Aman
Rozie Winata·48 menit yang lalu -
EKONOMIRupiah Melemah Nyaris Rp18.200 per Dolar AS, BI Sumsel Beberkan Faktor Penyebabnya
Rozie Winata·1 jam yang lalu -
POLITIKFirman Soebagyo: Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo Ancam Kedaulatan Negara
Rozie Winata·1 jam yang lalu -
SEPAKBOLAManchester United di Zona Degradasi, Patrick Dorgu Desak Klub Introspeksi Mendalam
Rozie Winata·1 jam yang lalu -
NASIONALAlih Status PPPK Jadi Penuh Waktu Mulai 2027 Harus Diikuti Peningkatan Kesejahteraan
Rozie Winata·3 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALTamsil Linrung Apresiasi Ketegasan Kapolri Usut Penyadapan Ilegal: Tak Ada yang Kebal Hukum
Rozie Winata·3 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALNiat Melerai Pertikaian Orang Tua, Wanita di Palembang Malah Dianiaya
Rozie Winata·3 jam yang lalu -
PENDIDIKANPascakeputusan MK dan MA, Pemerintah Diminta Evaluasi Aturan Penyetaraan Ijazah Luar Negeri
Rozie Winata·4 jam yang lalu
Semua berita sudah ditampilkan