Geruduk Kantor Gubernur Sumsel, PMII Sampaikan Lima Tuntutan Utama ke Herman Deru

Nusantaraterkini.co, PALEMBANG — Ratusan mahasiswa dari PKC PMII Sumatera Selatan menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor Gubernur Sumsel untuk menuntut transparansi anggaran, perbaikan jalan rusak, menghentikan pungutan sekolah, serta menyelesaikan konflik agraria tepat pada momen HUT ke-80 Provinsi Sumsel, pada Senin (18/5/2026).

Tuntutan tersebut disampaikan langsung di depan Gubernur Sumsel Herman Deru yang turun menemui massa setelah sebelumnya para mahasiswa melakukan pembakaran ban bekas dan replika keranda mayat saat rapat paripurna di depan Gedung DPRD Sumsel sejak pagi hari.

“Di tengah megahnya perayaan hari jadi provinsi, masih banyak masyarakat hidup dalam kemiskinan, sulit mendapatkan pekerjaan, dan terbebani biaya pendidikan serta kebutuhan pokok yang terus naik,” ujar Ketua PKC PMII Sumsel, Syaidina Ali dalam orasinya saat aksi unjuk rasa berlangsung sejak siang hari, Senin (18/5/2026).

Syaidina Ali menegaskan jika momentum hari jadi Sumatera Selatan seharusnya menjadi ruang evaluasi terhadap kesejahteraan rakyat, bukan sekadar seremoni tahunan belaka.

Menurut pandangan mahasiswa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) belum sepenuhnya berpihak kepada masyarakat kecil, terutama melihat kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang dinilai masih jauh dari kata sejahtera.

Mahasiswa juga menyoroti adanya dugaan penyalahgunaan anggaran hingga proyek-proyek yang dianggap tidak berjalan optimal di lapangan.

Dalam orasinya, PMII Sumsel memaparkan lima poin tuntutan utama yang ditujukan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Pada isu transparansi anggaran, mahasiswa meminta Gubernur Sumsel memberikan klarifikasi terbuka terkait dugaan korupsi anggaran bantuan keuangan bersifat khusus tahun 2020 hingga 2022.

Selain itu, massa aksi juga mempertanyakan kejelasan proyek pemindahan Kantor Gubernur Sumsel di Keramasan yang hingga kini belum terealisasi secara jelas di tengah masyarakat.

Mahasiswa juga mendesak pemerintah menghentikan pemborosan APBD yang dianggap tidak memiliki dampak langsung bagi masyarakat luas.

Alokasi pengeluaran yang dituntut untuk dihentikan tersebut termasuk belanja fasilitas pejabat dan pengeluaran birokrasi yang dinilai tidak produktif oleh mahasiswa.

Di sektor pendidikan, jalannya aksi unjuk rasa turut menyoroti masih adanya pungutan di SMA dan SMK yang dinilai memberatkan masyarakat.

Pungutan yang dimaksud mulai dari uang pembangunan, pembelian buku wajib, hingga biaya lain yang dianggap menghambat akses pendidikan bagi warga.

Selain masalah pendidikan, kondisi infrastruktur jalan turut menjadi sorotan utama dalam demonstrasi mahasiswa kali ini.

PMII Sumsel meminta pemerintah segera memperbaiki Jalan Lintas Timur (Jalintim) Palembang–Betung yang selama ini dikenal rawan macet dan membahayakan pengguna jalan akibat kerusakan di sejumlah titik.

Tak hanya itu, isu konflik agraria juga disuarakan secara lantang oleh massa dalam aksi unjuk rasa tersebut.

Organisasi mahasiswa PMII menuntut pemerintah agar segera menghentikan ekspansi lahan atas nama proyek strategis yang berpotensi memicu konflik dengan masyarakat lokal.

"Jika tuntutan ini diabaikan dan tidak mendapatkan respons konkret dari Gubernur Sumsel, maka kami memastikan akan menggalang gelombang massa yang lebih besar untuk turun ke jalan demi memperjuangkan hak-hak rakyat Sumsel, " tegasnya.

Menanggapi tuntutan yang disuarakan oleh ratusan mahasiswa tersebut Gubernur Sumsel, Herman Deru turun langsung menemui massa demonstran di halaman Kantor Gubernur.

Dalam dialog terbuka itu, Deru menerima seluruh aspirasi mahasiswa dan menegaskan bahwa pemerintah daerah sangat terbuka terhadap kritik sebagai bagian dari kontrol sosial dalam pembangunan daerah.

“Kami menerima seluruh aspirasi yang disampaikan adik-adik mahasiswa dan akan mengkajinya sesuai kewenangan pemerintah daerah,” ucap Deru.

Ia juga menyampaikan penilaiannya jika keterlibatan aktif mahasiswa dalam mengawasi jalannya pemerintahan merupakan hal positif.

“Ini merupakan bagian penting dalam menjaga demokrasi dan memastikan pembangunan berjalan sesuai kepentingan masyarakat luas,” tutupnya. 

(Tia/Nusantaraterkini.co)