TKN Minta Pendukung Tidak Terpancing Terkait Film Dirty Vote
Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Habiburokhman meminta pendukung dan masyarakat agar tidak terpancing terkait film dokumenter Dirty Vote yang dinilai tendensius dan fitnah.
"Kalau kita terpancing maka situasinya akan lebih keruh akan lebih rumit dan tidak menguntungkan karena kepentingan kita bersama adalah terlaksananya Pemilu ini ya secara damai, luber dan jurdil," kata Habiburokhman dalam jumpa pers di Media Center Prabowo-Gibran, Jakarta Selatan, Senin (12/2/2024) malam.
Habiburokhman meminta masyarakat agar tetap tenang dan tidak melakukan tindakan main hakim sendiri khususnya terhadap tiga orang aktor di dalam film tersebut. Dia mengaku banyak mendapat pesan dari masyarakat yang kecewa bahkan marah dengan film tersebut.
"Hari ini kami mendapatkan banyak sekali pesan dari masyarakat yang sangat kecewa bahkan marah dengan peredaran film yang dibintangi tiga aktor. Masyarakat meminta kami melakukan tindakan hukum tegas dan bahkan ada yang bilang kalau nggak kami bisa melakukan tindakan sendiri," ungkapnya.
Habiburokhman kembali mengingatkan agar masyarakat tidak bertindak di luar hukum terhadap tiga aktor film tersebut. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini mengatakan bahwa TKN sementara ini fokus pemenangan Pilpres dan baru akan melalukan upaya hukum.
"Jangan melakukan tindakan main hakim sendiri ya terhadap siapapun termasuk pada tiga orang aktor dalam film itu. Apapun yang disampaikan mereka walaupun memang bertendensi fitnah kita harus hormati hukum. Tunggu saja, kita konsentrasi dulu sampai dengan pencoblosan," ujarnya.
Habiburokhman menegaskan bahwa pihaknya juga telah memberikan sejumlah fakta terkait film tersebut. Menurutnya film itu sarat akan kepentingan elektoral salah pasangan capres-cawapres.
"Jadi masyarakat tenang kita tidak tinggal diam hari ini kita juga mulai dari kemarin kan sudah menggelar konferensi pers menjelaskan fakta-fakta yang sebenarnya terjadi dan memang diketahui oleh masyarakat. Namanya Pemilu ada saja pihak-pihak yang mungkin menghalalkan segala cara menabrak etika hanya untuk meraih keuntungan elektoral itu suatu keniscayaan dalam Pemilu," pungkasnya.
(HAM/nusantaraterkini.co)