Tak Disebutkan dalam Pidato Presiden, Komisi X DPR Tekankan Anggaran Kesejahteraan Guru

Nusantaraterkini.co, JAKARTA — Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menyoroti tidak disebutkannya secara eksplisit persoalan kesejahteraan guru dan dosen dalam pidato RAPBN 2027. Menurutnya, hal tersebut menjadi perhatian DPR dalam pembahasan anggaran pendidikan tahun depan.

Hetifah menegaskan, absennya isu kesejahteraan pendidik dalam pidato RAPBN 2027 tidak boleh dimaknai bahwa peningkatan kesejahteraan guru dan dosen bukan menjadi prioritas pemerintah.

“Tidak disebutkannya secara eksplisit persoalan kesejahteraan guru dan dosen dalam pidato RAPBN 2027 tentu menjadi perhatian. Namun, hal tersebut tidak boleh dimaknai bahwa peningkatan kesejahteraan pendidik tidak menjadi prioritas pemerintah,” ujar Hetifah.

Ia mengatakan, Komisi X DPR akan meminta penjelasan konkret mengenai arah kebijakan pemerintah serta dukungan anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan dosen. Perhatian tersebut, kata dia, juga harus mencakup guru non-ASN.

“Dalam pembahasan RAPBN 2027, tentu kami meminta penjelasan konkret mengenai arah kebijakan dan dukungan anggaran untuk peningkatan kesejahteraan guru dan dosen, termasuk bagi guru non-ASN, serta memastikan komitmen pemerintah,” katanya, Minggu (16/8/2026).

Hetifah menilai besarnya anggaran pendidikan yang mencapai Rp820,9 triliun harus diikuti dengan dampak nyata terhadap kesejahteraan pendidik dan peningkatan mutu pendidikan. Karena itu, Komisi X DPR akan memastikan peningkatan anggaran pendidikan tidak hanya besar dari sisi nominal, tetapi juga mampu memberikan manfaat langsung bagi para pendidik dan kualitas pendidikan nasional.

“Dengan anggaran pendidikan yang mencapai Rp820,9 triliun, kami tentu akan memastikan peningkatan anggaran tersebut tidak hanya besar secara nominal, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi pendidik dan mutu pendidikan,” ujar Hetifah.

Ia menambahkan, dalam pembahasan RAPBN 2027, DPR akan memperjuangkan alokasi anggaran yang lebih konkret, terukur, dan berkelanjutan untuk mendukung kesejahteraan guru dan dosen.

“Karena itu, dalam pembahasan RAPBN 2027, kami tentu memperjuangkan adanya alokasi yang lebih konkret, terukur, dan berkelanjutan untuk kesejahteraan guru dan dosen,” pungkasnya. 

(LS/Nusantaraterkini.co)