Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co - Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) M. Faisal beri saran terkait pelaksanaan program makan siang gratis yang dicanangkan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka agar tak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sekaligus tepat sasaran.
Ia mengatakan pemerintah perlu menetapkan skala prioritas dalam pelaksanaan program tersebut, yakni dengan tidak menargetkan seluruh siswa sekolah. Melainkan, hanya siswa sekolah yang tergolong miskin.
"Kalau tujuan dari program ini adalah pengentasan kemiskinan, harus dikerucutkan dulu untuk anak-anak yang tidak mampu," kata Faisal, dilansir dari CNBC Indonesia, Selasa, (27/2/2024).
Faisal menyebut agar tepat sasarannya bantuan ini, pemerintah harus terlebih dahulu mendata penerima makan siang gratis. Maka, berdasarkan pendataan ini, Faisal meyakini anggaran yang dibutuhkan tidak melebihi Rp 400 triliun.
"Jadi jauh lebih kecil semestinya," kata dia.
Faisal kemudian mengatakan, pemerintah juga bisa menyasar bantuan makan siang ini ke daerah-daerah yang tergolong miskin dan tertinggal. Ia menilai, membantu masyarakat miskin perkotaan jauh lebih menguntungkan secara politik. Faisal menyebut daerah-daerah yang tertinggal dan termiskin di Indonesia jauh lebih membutuhkan bantuan tersebut.
Ia menyampaikan bahwa aspek persiapan dan pelaksaan birokrasi juga tidak kalah pentingnya. Dia mengatakan pemerintah bisa terlebih dahulu mengindetifikasi Kementerian yang bertanggung jawab atas program ini. Kemudian, kesiapan di tingkat pemerintah daerah juga harus siap menjalankan program.
"Siapa Kementerian yang tanggung jawab, bagaimana koordinasi antar Kementerian di tingkat pusat dan tingkat daerah, di tingkat lokal siapa yang bertanggung jawab, dan bagaimana SOP-nya. Terlebih program ini melibatkan UMKM, penyiapan koordinasi ini jadi penting," kata dia.
Senada dengan Manajer Riset Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Badiul Hadi mengatakan sisi perencanaan pemerintah harus benar-benar matang sebelum melaksanakan proyek ini. Ia menilai, data penerima yang disimpan pemerintah harus valid agar tidak terjadi penyesaran program atau salah sasaran.
Untuk menghindari salah sasaran, Badiul mengatakan, pemerintah bisa melibatkan para penerima bantuan nantinya.
"Artinya ini harus benar-benar matang perencanaannya, semua aspek termasuk pelibatan kelompok penerima manfaat bisa dilakukan," kata dia.
Diketahui, Program makan siang sudah dibahas dalam rapat kabinet pemerintahan Jokowi yang digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (26/2/2024). Rencananya, anggaran untuk program ini akan langsung masuk dalam Rancangan APBN 2025.
(Ann/Nusantaraterkini.co)
Sumber: CNBCIndonesia.com
