Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Musibah banjir besar menghantam Provinsi Bali, Selasa (9/9/2025).
Anggota DPR RI Iman Sukri mengatakan, bencana ini menjadi alarm serius bagi pemerintah daerah untuk segera melakukan langkah cepat dan konkret dalam mengatasi persoalan tata kelola lingkungan.
“Banjir yang terjadi bukan sekadar musibah alam, tetapi juga akibat dari lemahnya sistem drainase dan kurangnya area resapan. Pemerintah Provinsi Bali harus segera memperbaiki sistem drainase dan memperbanyak ruang terbuka hijau sebagai area resapan,” ujarnya, Rabu (10/9/2025).
Baca Juga : Bali Direndam Banjir, Dua Warga Jembrana Dilaporkan Meninggal Dunia
Mantan Stafsus Menteri Transmigrasi itu menambahkan, selain infrastruktur drainase dan resapan, faktor kepatuhan tata ruang juga menjadi perhatian.
“Kami mendesak pemerintah untuk bersikap tegas menertibkan bangunan yang menyalahi aturan. Jika dibiarkan, potensi bencana akan terus berulang dan merugikan masyarakat luas,” tegasnya.
Iman menegaskan, penanganan banjir harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari perencanaan tata kota, hingga pengawasan pembangunan.
"Termasuk edukasi masyarakat agar lebih peduli menjaga lingkungan ini juga penting disosialisasikan," pungkasnya.
Baca Juga : Banjir Bandang di Nagekeo, 18 Desa Terisolir
Sebelumnya, banjir besar melanda sejumlah daerah di Provinsi Bali, pada Selasa (9/9/2025).
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bali, I Gede Agung Teja Bhusana Yadnya menyatakan, banjir kali ini merupakan yang terparah dalam satu dekade terakhir.
Akibat banjir tersebut, setidaknya dua orang meninggal dunia dan lebih dari 200 orang telah dievakuasi di berbagai wilayah di Bali.
"Jadi ada yang memang ditemukan korban, dua orang meninggal," ujar Gubernur Bali, Wayan Koster.
(cw1/Nusantaraterkini.co)
