Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Polemik beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) kembali memantik perdebatan publik. Kali ini, kasus penerima beasiswa berinisial DS menjadi pintu masuk kritik lebih luas terhadap tata kelola dan arah kebijakan program pendidikan unggulan tersebut.
Anggota Komisi X DPR Adde Rosi Khoerunnisa, Selasa (24/2/2026), secara terbuka meminta pemerintah memastikan akses beasiswa LPDP benar-benar terbuka bagi masyarakat kurang mampu dan daerah terpencil. Bukan hanya dinikmati kelompok tertentu yang relatif sudah memiliki privilese pendidikan.
Baca Juga : Komisi III DPR Angkat Jempol Kerja Satgas Pemberantasan Judi Online Mulai Efektif
Pernyataan itu disampaikan Adde Rosi menanggapi kontroversi yang muncul setelah DS mengunggah video di media sosial terkait kewarganegaraan anaknya. Unggahan tersebut memicu reaksi publik, terlebih karena DS dan suaminya diketahui sama-sama menempuh pendidikan S2 dan S3 dengan pembiayaan negara melalui LPDP.
Baca Juga : DPR Desak Seleksi LPDP Diperketat: Uang Negara Tak Boleh Disalahgunakan
Belakangan, pihak LPDP mengungkap bahwa suami DS, AP, belum menyelesaikan kewajiban masa pengabdian di Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan, yakni dua kali masa studi ditambah satu tahun. Fakta ini semakin mempertegas sorotan terhadap komitmen penerima beasiswa terhadap tanggung jawab kebangsaan.
Adde menegaskan, program strategis seperti LPDP tidak boleh hanya menjadi instrumen mobilitas akademik semata, tetapi harus dijalankan dengan prinsip keadilan sosial. Menurutnya, negara harus memastikan dana publik yang dikelola triliunan rupiah itu benar-benar berpihak kepada mereka yang membutuhkan.
Baca Juga : Amure Desak Evaluasi LPDP, Soroti Loyalitas Penerima Beasiswa
“Program pemerintah harus bisa diakses oleh semua masyarakat. Khususnya program LPDP ini, di mana masyarakat yang kurang mampu dan dari daerah harus juga punya akses kepada beasiswa ini,” tegas politisi Partai Golkar tersebut, Selasa (24/2/2026).
Lebih jauh, Adde juga menyinggung persoalan karakter dan komitmen kebangsaan penerima beasiswa negara. Ia menilai pendidikan tinggi, terutama yang dibiayai APBN, tidak cukup hanya menghasilkan gelar dan kompetensi akademik, tetapi juga harus menumbuhkan tanggung jawab moral terhadap bangsa.
Dalam konteks itu, ia mendorong penguatan nilai-nilai kebangsaan melalui sosialisasi Empat Pilar sebagai fondasi nasionalisme. Bagi Adde, polemik yang terjadi harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap sistem seleksi, pembinaan, hingga pengawasan alumni LPDP.
“Tidak ada salahnya kalau semua lembaga dan instansi memperkuat materi nasionalisme melalui sosialisasi Empat Pilar agar rasa nasionalisme, kebanggaan menjadi WNI, dan rasa keadilan antar-WNI bisa terus dirasakan,” pungkas legislator asal daerah pemilihan Banten tersebut.
(LS/Nusantaraterkini.co)
