Rupiah Anjlok ke Rp18.266 per Dolar AS, Marwan Jafar Desak Pemerintah Antisipasi Lonjakan Harga Pangan Jelang Nataru
Rupiah melemah ke Rp18.266 per dolar AS dan BI-Rate naik, Marwan Jafar ingatkan ancaman lonjakan harga pangan serta desak intervensi pasar jelang Nataru
Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR Marwan Jafar, meminta pemerintah dan Bank Indonesia (BI) meningkatkan kewaspadaan terhadap pelemahan nilai tukar rupiah menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026–2027.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi menambah tekanan terhadap harga kebutuhan pokok sekaligus menggerus daya beli masyarakat.
Marwan menilai pelemahan rupiah yang terjadi bersamaan dengan kenaikan suku bunga acuan dan meningkatnya harga sejumlah komoditas pangan dapat menjadi tekanan berlapis bagi masyarakat, khususnya kelompok ekonomi menengah ke bawah.
"Rupiah melemah, suku bunga naik, harga pangan merangkak naik. Ini tiga pukulan sekaligus untuk rakyat menjelang Nataru. Pemerintah jangan hanya berpatokan pada angka agregat dan mengatakan inflasi masih terkendali," tegasnya, Sabtu (21/11/2026).
Tekanan terhadap rupiah masih berlanjut hingga Jumat (20/11/2026), dengan nilai tukar tercatat sebesar Rp18.266,17 per dolar AS. Di tengah kondisi tersebut, Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan atau BI-Rate sebesar 25 basis poin menjadi 6,00 persen dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada 17-18 November 2026.
Menurut Marwan, meskipun inflasi umum masih relatif terkendali, pemerintah tidak boleh mengabaikan kenaikan harga pada komponen pangan bergejolak atau volatile food.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi tahunan (year on year/yoy) pada Oktober 2026 tercatat sebesar 3,23 persen. Sementara itu, inflasi inti mencapai 2,56 persen dan inflasi harga yang diatur pemerintah sebesar 3,24 persen. Adapun inflasi pangan bergejolak telah mencapai 5,81 persen secara tahunan.
Marwan menilai angka inflasi secara agregat belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil yang dirasakan masyarakat. Terlebih, kenaikan harga sejumlah komoditas pangan strategis telah memberikan tekanan langsung terhadap pengeluaran rumah tangga.
"Yang dirasakan ibu-ibu di pasar tradisional Blora, Rembang, Pati, dan Grobogan itu bukan angka inflasi 3,23 persen, melainkan mahalnya harga cabai. BPS sendiri mencatat inflasi cabai rawit sudah menembus 104,35 persen secara tahunan pada Oktober 2026, melonjak dari 64,16 persen pada September," ujar legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah III tersebut.
Kondisi tersebut juga tercermin dari data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional per 18 November 2026. Harga cabai merah keriting tercatat mencapai Rp100.350 per kilogram, sedangkan cabai rawit merah menyentuh Rp106.250 per kilogram.
Menghadapi kondisi tersebut, Marwan menyampaikan tiga langkah strategis yang perlu segera dilakukan pemerintah bersama Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi daya beli masyarakat.
Pertama, pemerintah harus memastikan ketersediaan pasokan pangan serta kelancaran distribusi antardaerah. Pengawasan terhadap stok dan jalur distribusi perlu diperkuat, termasuk dengan meminta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) meningkatkan kesiapsiagaan guna mengantisipasi potensi penimbunan dan lonjakan harga menjelang Nataru.
Kedua, pemerintah perlu memastikan kenaikan BI-Rate tidak berujung pada semakin mahalnya akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), termasuk melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).
"Pedagang kecil dan petani tidak boleh menjadi korban dari kebijakan stabilisasi rupiah. Pemerintah harus memastikan akses pembiayaan bagi UMKM tetap terjangkau agar aktivitas ekonomi masyarakat tidak semakin tertekan," katanya.
Ketiga, Marwan mendorong pemerintah mempercepat pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM), pasar murah, dan operasi pasar di berbagai daerah. Langkah intervensi tersebut dinilai perlu dilakukan sejak dini agar kenaikan harga tidak semakin membebani masyarakat.
Ia menegaskan, pemerintah harus mengambil langkah antisipatif dan tidak menunggu hingga masyarakat semakin kesulitan memenuhi kebutuhan pokok.
"Pemerintah harus hadir mengintervensi sebelum harga melonjak, bukan setelah rakyat menjerit," pungkasnya.
(LS/Nusantaraterkini.co)
Berita Terkait
Berita Terbaru
-
EKONOMIRupiah Anjlok ke Rp18.266 per Dolar AS, Marwan Jafar Desak Pemerintah Antisipasi Lonjakan Harga Pangan Jelang Nataru
Rozie Winata·6 menit yang lalu -
PERISTIWAOmzet Tembus Rp10 Juta per Malam, 3 Tempat Biliar di Balikpapan Nunggak Pajak 7 Bulan
Rozie Winata·30 menit yang lalu -
NASIONALKapolri Tegaskan Lulusan POLIRAN Langsung Kerja, Program Diperluas untuk Disabilitas hingga Nelayan
Rozie Winata·46 menit yang lalu -
NASIONALJelang Nataru, Komisi XIII DPR Soroti Minimnya Petugas Imigrasi di Bandara YIA
Rozie Winata·58 menit yang lalu -
SOSOKBiodata dan Agama Cakra Adi Negara, Ditangkap Diduga Fitnah Dasco dan Aktivis
M Aribowo·59 menit yang lalu -
PERISTIWA264 Penumpang KA Siantar Ekspres Selamat, KAI Tegaskan Tempuh Jalur Hukum
Rozie Winata·2 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALPolda Sumut Bongkar Sindikat Perdagangan Bayi di Medan, Tujuh Orang Dijadikan Tersangka
Rozie Winata·3 jam yang lalu -
NEWSPolisi Klarifikasi Video Viral Sekuriti Naik Kap Mobil di PIK
Herman Saleh Harahap·4 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALPolisi Tangkap Terduga Pelaku Pembunuhan di Taman Lawang
Herman Saleh Harahap·4 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALPolri Bantah Kabar Damai Kasus Bupati Kupang
Herman Saleh Harahap·5 jam yang lalu
Semua berita sudah ditampilkan
