Berita Unggulan

Ikuti Kami

Nusantaraterkini.co - Portal Berita
Iklan

Catut Nama Tokoh Agama hingga Janji Imbal Hasil Tak Wajar, DPR Desak OJK Bongkar Investasi Bodong Berkedok Syariah

DPR desak OJK berantas investasi ilegal berkedok syariah yang catut tokoh agama. Kasus Dana Syariah Indonesia (DSI) jadi sorotan korban pensiunan.

Bagikan:
Anggota Komisi XI DPR RI, Marwan Jafar, mendesak OJK memperketat pengawasan dan menindak tegas praktik investasi ilegal berkedok syariah yang merugikan masyarakat, Rabu (18/11/2026). (Foto: Istimewa)
Anggota Komisi XI DPR RI, Marwan Jafar, mendesak OJK memperketat pengawasan dan menindak tegas praktik investasi ilegal berkedok syariah yang merugikan masyarakat, Rabu (18/11/2026). (Foto: Istimewa)
A A

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Anggota Komisi XI , mendesak Otoritas Jasa Keuangan () memperkuat pengawasan dan mengambil tindakan tegas terhadap praktik investasi ilegal yang mengatasnamakan prinsip syariah.

Praktik tersebut dinilai semakin meresahkan karena menyasar masyarakat rentan, mulai dari jamaah pengajian, ibu-ibu majelis taklim hingga kalangan pensiunan.

Marwan mengatakan, pelaku investasi ilegal kerap memanfaatkan label syariah, mencatut nama tokoh agama, serta menawarkan keuntungan tetap yang tidak masuk akal untuk menarik kepercayaan masyarakat. Bahkan, sejumlah penawaran menjanjikan imbal hasil sebesar 10 hingga 20 persen per bulan dengan dalih investasi bebas riba.

Menurutnya, pola tersebut patut diwaspadai karena diduga menggunakan skema Ponzi, yakni pembayaran keuntungan kepada anggota lama bersumber dari dana anggota baru, bukan dari aktivitas investasi yang produktif dan berkelanjutan.

"Kami mendesak untuk menindak tegas pihak-pihak yang melakukan praktik investasi ilegal berkedok syariah. Modusnya sangat licik karena menggunakan label syariah, membawa nama ustaz, dan menjanjikan keuntungan pasti yang tidak masuk akal," ujar Marwan, Rabu (18/11/2026).

Eks Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) itu menegaskan, praktik investasi ilegal tidak hanya menyebabkan kerugian finansial, tetapi juga berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.

Ia mengungkapkan, berdasarkan data OJK, sepanjang Januari hingga September 2026 terdapat 35.438 pengaduan masyarakat terkait entitas keuangan ilegal. Dari jumlah tersebut, sebanyak 31.571 pengaduan berkaitan dengan pinjaman online (pinjol) ilegal.

Sementara itu, total kerugian masyarakat akibat investasi ilegal sejak 2017 hingga kuartal III 2025 tercatat mencapai Rp142,22 triliun. Dalam periode yang sama, Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (PASTI) telah menghentikan 15.495 entitas keuangan ilegal, termasuk 2.132 entitas investasi ilegal.

Marwan juga menyoroti dugaan kasus penipuan yang melibatkan platform (DSI). Platform yang memperoleh izin OJK sejak Februari 2021 tersebut kini menghadapi persoalan serius setelah diduga merugikan 11.151 pemberi dana atau lender dengan nilai kerugian mencapai Rp2,47 triliun.

Mayoritas korban disebut berasal dari kalangan pensiunan. Sebelumnya, platform tersebut berhasil menarik lebih dari 174.000 pengguna melalui penawaran pembiayaan properti berbasis syariah.

Marwan menyayangkan belum tuntasnya persoalan pengembalian dana para korban, meskipun kasus tersebut telah mendapat perhatian aparat penegak hukum.

"Para korban DSI sudah menyampaikan pengaduan sejak November 2025. CEO-nya juga telah ditahan Bareskrim Polri pada Februari 2026. Namun, persoalan mendasarnya belum selesai. Sampai sekarang, masyarakat masih menunggu kejelasan pengembalian dana mereka," katanya.

Ia menegaskan, OJK tidak boleh hanya berfokus pada penindakan dan penutupan platform bermasalah. Lebih dari itu, regulator harus memastikan perlindungan konsumen berjalan, termasuk mendorong proses pemulihan dana dan memperjuangkan hak-hak korban sesuai ketentuan hukum.

Untuk mencegah kasus serupa terulang, Marwan meminta OJK memperketat pengawasan terhadap seluruh platform investasi dan pembiayaan yang menggunakan label syariah.

Ia juga mendorong penguatan audit kepatuhan syariah dengan melibatkan lembaga berwenang, termasuk Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Selain itu, penelusuran aliran dana perlu dilakukan bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) apabila ditemukan indikasi penyimpangan.

Menurut Marwan, percepatan pemulihan aset dan pengembalian dana korban DSI juga harus menjadi prioritas. Aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana perlu ditelusuri dan diproses sesuai ketentuan hukum agar dapat mendukung upaya pemulihan kerugian masyarakat.

Di sisi pencegahan, ia mengusulkan agar OJK membangun gerakan edukasi dan pemberantasan investasi ilegal berkedok syariah hingga tingkat desa dan pesantren.

Gerakan tersebut perlu melibatkan tokoh agama, pengelola pesantren, organisasi kemasyarakatan, serta pengurus majelis taklim agar edukasi mengenai investasi yang legal, rasional, dan sesuai prinsip syariah dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas.

Marwan menilai, literasi keuangan harus menjadi bagian penting dari upaya perlindungan masyarakat. Setiap calon investor perlu memahami legalitas penyelenggara, model bisnis, risiko investasi, serta kewajaran imbal hasil yang ditawarkan.

"Jangan sampai masyarakat yang berniat mencari penghasilan halal justru menjadi korban penipuan atas nama agama. Label syariah adalah amanah, bukan alat untuk menipu umat. Negara harus hadir melindungi masyarakat dan memastikan hak-hak korban diperjuangkan," pungkasnya.

(LS/Nusantaraterkini.co)

Bagikan:

WhatsApp Channel

Ikuti saluran Nusantaraterkini di WhatsApp Channel untuk informasi terbaru langsung di ponselmu.

Ikuti

Google News

Dapatkan berita pilihan dan update terkini dari Nusantaraterkini di Google News.

Ikuti

Berita Terkait

Berita Terbaru