Berita Unggulan

Ikuti Kami

Nusantaraterkini.co - Portal Berita
Iklan

Omzet Tembus Rp10 Juta per Malam, 3 Tempat Biliar di Balikpapan Nunggak Pajak 7 Bulan

DPRD Balikpapan dan BPPDRD menyidak tempat usaha biliar. Tiga pengelola kedapatan menunggak pajak hingga tujuh bulan dan keliru mencatat tagihan.

Bagikan:
Komisi II DPRD Kota Balikpapan bersama BPPDRD menggelar sidak terhadap tempat usaha olahraga biliar di Balikpapan, Jumat (20/11/2026) malam. (Foto: dok nusantaraterkini.co)
Komisi II DPRD Kota Balikpapan bersama BPPDRD menggelar sidak terhadap tempat usaha olahraga biliar di Balikpapan, Jumat (20/11/2026) malam. (Foto: dok nusantaraterkini.co)
A A

Nusantaraterkini.co, BALIKPAPAN - Komisi II DPRD Kota Balikpapan bersama Badan Pengelola dan Retribusi Daerah (BPPDRD) kembali menggelar inspeksi mendadak (sidak) terhadap tempat usaha olahraga biliar di Balikpapan, Jumat (20/11/2026) malam.

Pada sidak hari kedua ini, tim menemukan tiga pengelola usaha biliar menunggak pembayaran pajak hingga tujuh bulan.

Anggota Komisi II , Taufik Qul Rahman menyebut, ketiga pengelola tersebut langsung diberikan surat pemanggilan resmi untuk segera menyelesaikan kewajiban pajaknya. Sementara pada sidak hari pertama, pihaknya juga menemukan satu tempat usaha serupa yang telah lebih dulu dipanggil BPPDRD.

"Malam ini ada kurang lebih tiga yang terlambat membayar hingga sampai tujuh bulan lamanya. Padahal berjalannya sudah hampir dua tahun. Nah, itu sudah dipanggil, diundang secara resmi untuk di hari Senin dilakukan pembayaran," ujar Taufik saat ditemui wartawan di sela sidak.

Menurut Taufik, sidak menyasar puluhan usaha biliar yang kini menjamur di Balikpapan. Dari sekitar 39 tempat biliar yang terdata, sebagian masih beroperasi aktif dengan omzet harian cukup tinggi, meski ada pula yang mulai lesu akibat ketatnya persaingan usaha.

Dalam pemeriksaan di lapangan, tim menemukan rata-rata omzet tempat biliar yang disidak mencapai Rp7 juta hingga Rp10 juta per malam. Namun, banyak pengelola masih keliru menerapkan sistem pencatatan tagihan atau billing kepada pengunjung.

Sesuai Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Wali Kota (Perwali), pengelola wajib memisahkan tagihan antara makanan dan minuman dengan jasa permainan biliar, yang masing-masing dikenai Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebesar 10 persen.

"Seharusnya bil untuk makan minum tersendiri dengan PBJT-nya 10 persen, dan bil bola ketangkasan olahraga biliar ini 10 persen. Itu harus dipisah. Nah, ini kebanyakan dijadikan satu, sehingga permasalahan pajak 10 persennya itu global jadinya," jelas Taufik.

Sebagai bentuk peringatan sekaligus edukasi, petugas menempelkan stiker penunggak pajak di lokasi usaha yang belum memenuhi kewajibannya. Langkah ini diharapkan memicu kesadaran pelaku usaha tanpa langsung mematikan aktivitas bisnis mereka di tengah kondisi ekonomi yang menantang.

"Kita memang sudah ada komitmen untuk mengingatkan bahwa lokasi tempat usaha ini belum membayar pajak. Ya, namanya juga orang berusaha, kadang-kadang kondisi ekonomi Balikpapan juga lagi tidak baik-baik saja, tentu kita masih memberikan toleransi yang baik," katanya.

Para pengelola yang terjaring sidak diwajibkan menghadap BPPDRD pada Senin (23/11/2026) mendatang untuk melunasi tunggakan mereka. Jika panggilan pertama tersebut tidak diindahkan, tim gabungan akan melayangkan surat teguran susulan kedua.

Sidak kepatuhan ini dijadwalkan masih berlanjut hingga hari ketiga pada Sabtu (21/11/2026) malam untuk menyasar sekitar 30 titik usaha biliar lainnya di Balikpapan.

(Red/nusantaraterkini.co)

Bagikan:

WhatsApp Channel

Ikuti saluran Nusantaraterkini di WhatsApp Channel untuk informasi terbaru langsung di ponselmu.

Ikuti

Google News

Dapatkan berita pilihan dan update terkini dari Nusantaraterkini di Google News.

Ikuti

Berita Terkait

Berita Terbaru