Berita Unggulan

Ikuti Kami

Nusantaraterkini.co - Portal Berita
Iklan

Rupiah Tembus Rp18.242 per Dolar AS, Komisi XI DPR Desak BI dan Kemenkeu Bertindak Cepat

Rupiah tembus Rp18.242 per Dolar AS. Anggota Komisi XI DPR Anna Mu’awanah mendesak BI dan Kemenkeu segera menyelamatkan rupiah dan daya beli rakyat

Bagikan:
Anggota Komisi XI DPR RI, Anna Mu’awanah, mendesak Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan segera mengambil langkah strategis untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah, Jumat (20/11/2026). (Foto: Istimewa)
Anggota Komisi XI DPR RI, Anna Mu’awanah, mendesak Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan segera mengambil langkah strategis untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah, Jumat (20/11/2026). (Foto: Istimewa)
A A

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Anggota RI, Anna Mu’awanah, mendesak (BI) dan segera mengambil langkah strategis dan terukur untuk meredam tekanan terhadap yang terus melemah terhadap Dolar Amerika Serikat (AS).

Pada Kamis (19/11/2026), nilai tukar Dolar AS tercatat mencapai Rp18.242,98. Meski mengalami penurunan dibandingkan posisi perdagangan Selasa (17/11/2026) yang sempat menyentuh Rp18.285 per Dolar AS, angka tersebut masih menunjukkan tingginya tekanan terhadap mata uang Garuda.

Anna menilai pelemahan Rupiah tidak boleh dipandang semata-mata sebagai persoalan pasar keuangan. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi memberikan dampak langsung terhadap daya beli masyarakat, kenaikan harga kebutuhan pokok, hingga meningkatnya biaya produksi di sektor riil.

“Ini bukan sekadar angka di layar perdagangan. Ini menyangkut harga kedelai dan tempe di warung, biaya pupuk petani, hingga cicilan kendaraan warga yang komponennya bergantung pada impor. Jika Rupiah dibiarkan terus tertekan, masyarakat kecil yang paling terdampak lebih dulu,” ujar Anna, Jumat (20/11/2026).

Ia menjelaskan, tekanan terhadap Rupiah tidak terlepas dari sentimen global, terutama ekspektasi arah kebijakan suku bunga bank sentral Amerika Serikat (The Federal Reserve/The Fed) yang turut mendorong arus modal keluar dari negara-negara berkembang.

Berdasarkan data , cadangan devisa Indonesia pada akhir Oktober 2026 tercatat sebesar 146,8 miliar Dolar AS, meningkat 500 juta Dolar AS dibandingkan posisi September 2026 sebesar 146,3 miliar Dolar AS. Jumlah tersebut setara dengan pembiayaan 5,3 bulan impor.

Meski demikian, Anna menilai besarnya cadangan devisa harus diimbangi dengan strategi intervensi yang efektif agar mampu menjaga stabilitas dan meredam volatilitas nilai tukar.

“Secara teori rasio cadangan devisa kita aman, tetapi faktanya gempuran penguatan Dolar AS di pasar global jauh lebih besar,” katanya.

Selain dampaknya terhadap masyarakat, Anna juga mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai konsekuensi pelemahan Rupiah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terutama terkait peningkatan beban pembayaran kewajiban luar negeri.

Hingga Oktober 2026, realisasi pembayaran bunga utang pemerintah mencapai Rp494 triliun. Angka tersebut terdiri atas Rp458,4 triliun bunga utang dalam negeri dan Rp35,6 triliun bunga utang luar negeri.

Menurut Anna, pelemahan nilai tukar akan meningkatkan beban kewajiban pemerintah dalam valuta asing. Kondisi ini perlu menjadi perhatian, terlebih defisit APBN telah mencapai 1,47 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

“Setiap pelemahan Rp100 per Dolar AS akan meningkatkan beban kewajiban pemerintah dalam valuta asing. Di sisi lain, defisit APBN sudah mencapai 1,47 persen terhadap PDB. Jika Rupiah terus melemah, belanja subsidi energi berpotensi membengkak di tengah penerimaan yang melambat,” jelasnya.

Di sisi lain, Anna mengapresiasi langkah Bank Indonesia yang menaikkan suku bunga acuan BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 6,00 persen dalam Rapat Dewan Gubernur pada Rabu (18/11/2026).

Namun, ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tetap memperhatikan dampaknya terhadap sektor perbankan dan pembiayaan masyarakat. Menurutnya, kenaikan suku bunga jangan sampai justru menambah beban masyarakat melalui peningkatan bunga kredit, termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Pemilikan Rumah (KPR), dan pembiayaan bagi pelaku UMKM.

“Keputusan BI tepat untuk mengembalikan kepercayaan investor. Tapi PR-nya belum selesai. BI harus memastikan kenaikan ini tidak langsung mencekik bunga kredit perbankan bagi masyarakat. Jangan sampai rakyat kecil menanggung tagihan Dolar lewat bunga KUR, KPR, dan kredit UMKM yang ikut naik,” tegasnya.

Anna juga mendorong BI mengoptimalkan berbagai instrumen intervensi secara terukur, baik melalui pasar spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), maupun pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder.

Ia menegaskan, stabilitas nilai tukar Rupiah merupakan bagian penting dari kedaulatan . Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang lebih kuat antara otoritas moneter dan pemerintah untuk memastikan gejolak nilai tukar tidak semakin membebani perekonomian dan daya beli masyarakat.

Sebagai langkah pengawasan, Anna menyampaikan bahwa RI perlu segera memanggil Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan guna memperoleh penjelasan secara terbuka mengenai strategi pemerintah dalam menjaga stabilitas Rupiah.

“Stabilitas Rupiah adalah bagian dari kedaulatan ekonomi kita. Komisi XI DPR RI perlu segera memanggil Gubernur BI dan Menteri Keuangan untuk penjelasan terbuka mengenai langkah penyelamatan nilai tukar dan perlindungan daya beli rakyat,” tandasnya.

(LS/Nusantaraterkini.co)

Bagikan:

WhatsApp Channel

Ikuti saluran Nusantaraterkini di WhatsApp Channel untuk informasi terbaru langsung di ponselmu.

Ikuti

Google News

Dapatkan berita pilihan dan update terkini dari Nusantaraterkini di Google News.

Ikuti

Berita Terkait