Pertahankan Zona Hijau Pelayanan Publik, Pemprov Sumut dan Ombudsman Cari Solusi Keterbatasan Fiskal

Nusantaraterkini.co, MEDAN–Pemprov Sumatera Utara siap menghadapi tantangan efisiensi anggaran dengan menjadikan penilaian Ombudsman RI sebagai momentum pembenahan tata kelola pelayanan publik. Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution meminta seluruh jajaran OPD memaknai entry meeting Ombudsman RI 2026 sebagai sarana introspeksi diri demi mempertahankan dan meningkatkan mutu layanan masyarakat.

​Arahan itu disampaikan Bobby Nasution saat membuka entry meeting Ombudsman RI 2026 di Aula Raja Inal Siregar, Medan, Rabu (29/7/2026). Acara yang diselenggarakan di Jalan Diponegoro Nomor 30 ini diikuti oleh jajaran pemda, kementerian, lembaga, dan instansi vertikal sebagai tanda dimulainya survei kepuasan publik tahunan.

​"Kita harus memaknai ini sebagai salah satu instrumen evaluasi pelayanan publik untuk perbaikan, introspeksi, peningkatan sistem kerja, pengelolaan pengaduan, peningkatan aparatur, dan standar pelayanan yang konsisten," kata Bobby Nasution.

​Bobby mengingatkan, keberhasilan Pemprov Sumut mengamankan Opini Kualitas Tinggi atau Zona Hijau pada tahun lalu tidak boleh membuat aparatur berpuas diri. Sebaliknya, raihan positif tersebut harus terus menjadi pemacu agar standar pelayanan publik di Sumut semakin prima dan merata.

​"Saya mengapresiasinya, tetapi tidak boleh berpuas diri, justru itu harus menjadi motivasi agar bekerja lebih baik lagi, sehingga kualitas pelayanan publik kita terus meningkat dan merata untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat," kata Bobby Nasution.

​Menanggapi dinamika tahun ini, Anggota Ombudsman RI Syafrida R Rasahan menyoroti keterbatasan fiskal dan efisiensi anggaran sebagai tantangan utama di berbagai daerah dan lembaga. Ia mendorong seluruh pihak untuk bahu-membahu merumuskan solusi inovatif agar pelayanan publik berkualitas tetap bisa dinikmati masyarakat.

​"Tantangan terbesarnya keterbatasan fiskal, kita perlu berfikir ulang untuk memberikan layanan publik yang prima, tetapi harus tetap memberikan layanan prima kepada masyarakat, upaya kita bersama mencari jalan keluar, bekerja dengan keterbatasan ini," kata Syafrida.

​Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumut Herdensi Adnin menjelaskan, tahap survei dan penilaian kepuasan publik berlangsung dari Agustus hingga November 2026, dengan hasil akhir yang akan diserahkan pada Desember. Ia menekankan pentingnya peningkatan kualitas dan komitmen kepatuhan layanan dibanding tahun sebelumnya.

​"Tidak ada pelayanan publik yang sempurna, yang terpenting adalah komitmen kita bersama memberikan pelayanan yang maksimal, hari ini harus lebih baik dari yang kemarin, kualitas, kepatuhan harus lebih baik dari tahun lalu," kata Herdensi.

​Kegiatan penting ini dihadiri jajaran kepala daerah bupati/walikota se-Sumut, Kepala Kantor Perwakilan BPN Sumut Nugraha, Pj Sekdaprov Sumut Sulaiman Harahap, Forkopimda, perwakilan kementerian/lembaga, serta pimpinan OPD terkait.

(Emn/Nusantaraterkini.co)