Pemko Medan Dorong Partisipasi Warga Jaga Fasilitas Publik ​

Nusantaraterkini.co, MEDAN — Pemerintah Kota (Pemko) Medan menegaskan pembangunan kota yang berkelanjutan tidak cukup hanya mengandalkan penyediaan infrastruktur fisik, melainkan harus dibarengi dengan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam merawat serta menjaga fasilitas umum.

​Penegasan tersebut mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema "Partisipasi Masyarakat Membangun, Merawat, dan Menjaga Kota Medan" yang digelar oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Kota Medan di Balai Kota Medan, Rabu (21/10/2026).

​Mewakili Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, Kepala Brida Kota Medan Benny Iskandar membuka forum ilmiah yang menghadirkan Guru Besar FISIP USU Prof Hamdani Harahap dan Kabid Penegakan Perundang-Undangan Daerah Satpol PP Kota Medan Albena Boang Manalu sebagai narasumber.

"Apakah membangun kota cukup dengan membangun fisiknya? Kita bukan hanya membutuhkan physical engineering, tetapi juga social engineering," ujar Benny Iskandar saat menyampaikan sambutan di Medan, Rabu (21/10/2026).

Benny juga menyoroti masih terjadinya perusakan fasilitas umum, pencurian komponen, serta aksi vandalisme yang dapat mengurangi fungsi dan kenyamanan ruang publik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan fisik perlu berjalan beriringan dengan pembentukan kesadaran sosial dan budaya menjaga lingkungan.

Selain itu, Benny juga menyampaikan keresahan masyarakat terhadap berbagai gangguan keamanan, termasuk aksi begal dan persoalan sosial lainnya yang kerap menjadi perhatian publik. Menurutnya, persoalan tersebut tidak cukup hanya direspons dengan penanganan setelah kejadian, tetapi perlu ditelusuri akar masalahnya agar solusi yang dirumuskan dapat lebih tepat sasaran.

“Kita sudah mengetahui persoalannya, tetapi perlu merumuskan mengapa persoalan itu bisa tumbuh, bagaimana mengatasinya, dari mana harus memulai, dan kapan target penyelesaiannya dapat dicapai,” ujarnya.

Ia menegaskan, pemerintah tidak mungkin bekerja sendiri dalam menjaga seluruh sudut kota. Pengawasan oleh perangkat daerah dan aparat memiliki keterbatasan sehingga perlu diperkuat dengan kepedulian serta keterlibatan aktif masyarakat.

"Karena itu, partisipasi warga perlu ditempatkan sebagai bagian penting dari pembangunan Kota Medan. Semangat tersebut sejalan dengan prinsip Sustainable Development Goals (SDGs), yakni No One Left Behind yang menekankan pentingnya keterlibatan semua pihak dalam proses pembangunan," lanjutnya.

Benny menjelaskan, partisipasi masyarakat tidak harus selalu diwujudkan melalui kegiatan besar. Langkah sederhana seperti tidak membuang sampah sembarangan, tidak merusak fasilitas umum, menjaga kebersihan lingkungan, mengingatkan sesama dengan cara yang baik, melaporkan kerusakan melalui saluran yang tepat, serta mengikuti gotong royong merupakan bentuk kepedulian yang dapat dimulai dari kehidupan sehari-hari.

Meski demikian, ia mengingatkan partisipasi masyarakat bukan berarti mengambil alih tugas pemerintah maupun aparat penegak hukum. Penanganan tindak kriminal, termasuk begal dan pencurian aset, tetap menjadi kewenangan aparat terkait. Sementara itu, pemerintah harus memastikan pelayanan, pengawasan, dan pemeliharaan fasilitas publik berjalan secara berkelanjutan.

“Yang ingin kita bangun adalah kemitraan. Pemerintah menjalankan kewenangannya, sementara masyarakat berperan aktif menjaga dan mengawasi lingkungan serta fasilitas milik bersama,” jelasnya.

Melalui FGD ini, lanjut Benny, Brida Kota Medan berupaya menghimpun masukan dan pengalaman dari berbagai pihak untuk mengidentifikasi akar persoalan sekaligus merumuskan rekomendasi yang dapat diterapkan.

"Hasil diskusi nantinya akan menjadi bahan kajian Brida untuk disusun dalam bentuk policy brief maupun rekomendasi kebijakan yang disampaikan kepada perangkat daerah terkait serta pimpinan Pemko Medan, yakni Wali Kota Rico Waas dan Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap," pungkasnya.

(Emn/Nusantaraterkini.co)