Pemerintah Setengah Hati Dukung UMKM, DPR Desak Festival Ekonomi Digelar Masif

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR Siti Mukaromah melontarkan kritik tajam kepada pemerintah terkait minimnya ruang promosi bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). 

Ia menilai pemerintah masih terlalu sering menjadikan festival ekonomi rakyat sebagai seremoni sesaat, alih-alih sebagai strategi nyata untuk memperkuat ekosistem usaha kecil di daerah.

Politisi yang akrab disapa Erma itu menegaskan, keberhasilan Festival Jejak Jajanan Nusantara (JJN) 2026 di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, seharusnya tidak berhenti sebagai agenda tahunan di ibu kota. 

Menurutnya, pemerintah harus berani memperluas model festival tersebut ke berbagai daerah, terutama wilayah yang selama ini tertinggal dari segi akses pasar.

“Jangan sampai festival UMKM hanya ramai di Jakarta lalu selesai sebagai seremonial. Pemerintah harus menjadikannya program nasional yang benar-benar menyentuh daerah dan pelaku usaha kecil,” tegasnya, Selasa (10/3/2026).

Ia menilai, tanpa keberpihakan kebijakan yang jelas, pelaku UMKM akan terus berada dalam posisi lemah menghadapi kompetisi pasar yang semakin keras, terutama dengan membanjirnya produk industri besar dan barang impor.

Erma juga memberikan catatan terhadap pola dukungan pemerintah yang dinilainya masih sporadis. Menurutnya, inisiatif yang digagas Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, melalui festival kuliner tersebut memang patut diapresiasi, namun tidak boleh berhenti pada momentum simbolik.

“Kolaborasi pemerintah, BUMN, dan komunitas harus menjadi sistem yang berkelanjutan. Kalau hanya berhenti di satu dua event, maka dampaknya tidak akan signifikan bagi UMKM,” ujarnya.

Lebih jauh, Erma menegaskan bahwa festival UMKM bukan sekadar panggung hiburan atau promosi produk. Menurutnya, kegiatan semacam ini memiliki dampak ekonomi yang nyata karena mampu menggerakkan berbagai sektor sekaligus, mulai dari transportasi, logistik, hingga usaha kuliner di sekitar lokasi acara.

Namun ia mengingatkan, pemerintah tidak boleh terus-menerus mengklaim keberpihakan pada ekonomi rakyat jika kebijakan konkret yang mempermudah akses pasar bagi UMKM masih minim.

“UMKM menyumbang lebih dari 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto. Tapi dalam praktiknya, mereka masih sering kesulitan mendapatkan akses promosi, pembiayaan, dan jaringan distribusi. Ini yang harus dibenahi secara serius,” katanya.

Erma pun mendesak pemerintah agar program seperti “Pasar 1.001 Malam” tidak berhenti sebagai slogan kebijakan. Menurutnya, program tersebut harus dijalankan secara masif dan konsisten di seluruh daerah jika pemerintah benar-benar ingin memperkuat ekonomi rakyat.

“Kalau pemerintah serius memperkuat ekonomi rakyat, maka event UMKM harus dijadikan gerakan nasional, bukan agenda simbolik. Tanpa itu, klaim keberpihakan pada UMKM hanya akan menjadi retorika politik,” pungkasnya.

(LS/Nusantaraterkini.co)