Kinerja Penyerapan Tinggi, Menteri PKP Setujui Tambahan 3.000 Unit Rumah Subsidi untuk Sumsel

Nusantaraterkini.co, PALEMBANG - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyetujui usulan Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru untuk menambah kuota 3.000 unit rumah bersubsidi untuk wilayahnya.

Persetujuan tersebut diberikan setelah Kementerian PKP mengapresiasi kinerja percepatan serapan anggaran di daerah dengan realisasi program rumah bersubsidi yang kini telah menyentuh angka hampir 94 persen melalui rapat virtual yang berlangsung pada, Rabu (30/9/2026) lalu.

Deru menyampaikan, penambahan kuota ini diajukan menyusul tingginya kebutuhan masyarakat terhadap hunian layak huni.

"Kami mengusulkan kepada Bapak Menteri, untuk rumah subsidi kuota bisa ditambah 3.000 unit dari 1.036 unit sebelumnya," ujar Deru dalam keterangan yang diterima, Jum’at (2/10/2026).

Ia menilai program kementerian tersebut memberikan dampak nyata bagi warga, terlebih setelah pemerintah menyederhanakan berbagai persyaratan administrasi.

Pihaknya lantas menginstruksikan seluruh jajaran di daerah untuk segera merespons kebijakan baru itu agar akses bantuan perumahan semakin mudah dijangkau.

"Atas nama masyarakat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, saya mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas bantuan yang telah diberikan kepada kami, terutama bantuan atas program Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman," ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, orang nomor satu di Sumsel tersebut turut memperjuangkan kelanjutan program penataan kawasan permukiman di Kota Lubuklinggau.

Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait menyambut baik usulan tersebut dan meyakini sinergi yang kuat dengan pemerintah daerah akan mempercepat pemerataan hunian.

"Ini saya langsung setujui, saya percaya dengan Sumatera Selatan," katanya.

Ia juga meminta agar Pemprov Sumsel gencar menyosialisasikan program pro-rakyat ini, termasuk menyasar kalangan aparatur negara. Dirinya juga langsung memberikan instruksi tegas kepada jajaran terkait.

"Saya yakin, TNI/Polri, ASN, PPPK, masih ada yang belum memiliki rumah. Saya minta Dirjen terkait memasukkan Sumatera Selatan mendapatkan program penataan kawasan tahun 2027," ucap dia.

(Tia/Nusantaraterkini.co)