Filep Wamafma Dorong Pembenahan Layanan BPJS Kesehatan

Nusantaraterkini.co, JAKARTA — Ketua Komite III DPD Filep Wamafma mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto agar pelayanan BPJS Kesehatan segera dibenahi, khususnya dalam memangkas antrean dan memastikan peserta BPJS mendapat pelayanan yang setara dengan pasien umum.

Arahan tersebut disampaikan Presiden dalam rapat terbatas di Istana Merdeka

Filep meminta BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan menerjemahkan arahan tersebut dalam langkah konkret yang dapat dirasakan masyarakat.

“Saya mendukung penuh arahan Presiden. Ukuran keberhasilan BPJS harus dapat dilihat dari masyarakat yang mendapatkan pelayanan cepat, bermutu, setara dan mudah diakses,” kata Filep, Jumat (2/10/2026).

Menurutnya, persoalan pelayanan kesehatan di daerah jauh lebih kompleks. Masyarakat di wilayah kepulauan, terpencil, tertinggal dan Papua masih menghadapi keterbatasan dokter spesialis, kamar rawat, ICU, obat, alat kesehatan hingga sistem rujukan dan transportasi.

Filep menyoroti data Kementerian Kesehatan yang menunjukkan pada 2026 baru tiga dari sembilan kabupaten/kota di Provinsi Papua yang memenuhi indikator ketersediaan tujuh jenis dokter spesialis dan KJSU-KIA.

“Ketika masyarakat memiliki kartu BPJS aktif, maka harus diikuti dengan ketersediaan pelayanan kesehatan. Jangan sampai peserta datang berobat tetapi dokter spesialis, obat, kamar atau fasilitas rujukan tidak tersedia,” tegasnya.

Ia juga meminta tambahan dukungan Rp20 triliun bagi BPJS Kesehatan pada 2026 dapat diukur dampaknya terhadap kualitas pelayanan.

“Jangan sampai anggaran sudah bertambah, tetapi antrean tetap panjang dan pasien masih kesulitan mendapatkan pelayanan. Setiap tambahan pembiayaan negara harus dapat ditelusuri dampaknya,” ujarnya.

Filep mendorong BPJS dan Kementerian Kesehatan membuka data terkait waktu tunggu, ketersediaan dokter, obat, kamar, ICU, rujukan serta pengaduan pasien dan penyelesaiannya.

Ia menegaskan pemerintah pusat, pemerintah daerah, BPJS, rumah sakit dan fasilitas kesehatan harus bekerja dalam satu sistem untuk memastikan pelayanan JKN cepat, merata dan mudah diakses.

“Kami mendukung arahan Presiden. Universal health coverage membutuhkan akses nyata, terutama layanan kesehatan yang cepat dan merata bagi masyarakat, termasuk di daerah 3T,” pungkas Filep.

(LS/Nusantaraterkini.co)