Partai Gema Bangsa: Partai Baru atau Proyek Nebeng Kekuasaan?

Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Deklarasi Partai Gema Bangsa sebagai partai politik baru justru memunculkan ironi besar dalam demokrasi Indonesia. Belum genap dikenal publik, belum punya rekam gagasan, belum menawarkan platform kebijakan apa pun, partai ini sudah terang-terangan menggadaikan dirinya pada kekuasaan dengan menyatakan dukungan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk Pemilu 2029.

Langkah tersebut langsung menuai kritik keras dari pakar komunikasi politik Hendri Satrio (Hensa). Ia menyebut sikap Partai Gema Bangsa sebagai contoh telanjang praktik politik instan dan oportunistik yang kian merusak kualitas demokrasi.

“Kalau cuma mau numpang popularitas Prabowo, jangan bawa-bawa nama partai. Itu bukan partai politik, itu fans club berkedok demokrasi,” kata Hensa, Kamis (22/1/2026).

Menurut Hensa, dukungan dini yang diumbar Partai Gema Bangsa tidak mencerminkan visi kenegaraan, melainkan strategi murahan berbasis coattail effect—menarik suara dengan menempel pada figur kuat, tanpa kerja ideologis dan tanpa keberanian berdiri sendiri.

Ia menegaskan, partai politik seharusnya lahir untuk menantang status quo, bukan sejak hari pertama justru berbaris rapi di belakang kekuasaan. Ketika partai baru memilih tunduk sebelum bertarung, publik patut curiga: apa yang sebenarnya sedang dinegosiasikan?

“Buat apa bikin partai baru kalau orientasinya hanya cari posisi? Ini bukan pembaruan politik, ini daur ulang elite,” tegasnya.

Lebih lanjut, Hensa menilai Partai Gema Bangsa gagal total menunjukkan diferensiasi. Tidak ada tawaran ide, tidak ada keberpihakan yang jelas, tidak ada agenda korektif terhadap praktik partai lama yang selama ini dikritik publik.

Yang terlihat justru transaksi simbolik: dukungan politik dijadikan komoditas sejak dini demi membuka pintu kekuasaan.

“Partai ini belum apa-apa tapi sudah menjual dukungan. Ini alarm serius bahwa partai dibentuk bukan untuk rakyat, tapi untuk elite yang ingin tiket masuk lingkar kekuasaan,” ujarnya.

Pendiri lembaga survei KedaiKOPI itu juga mengingatkan bahwa fenomena semacam ini hanya akan memperkuat sinisme publik terhadap politik. Alih-alih memperbaiki demokrasi, kehadiran partai baru seperti ini justru menambah daftar panjang partai tanpa ideologi yang hidup dari manuver pragmatis.

“Kalau tidak menawarkan sesuatu yang berbeda, jangan harap publik percaya. Rakyat sudah muak dengan partai yang lahir hanya untuk menambah kursi dan memperdagangkan dukungan,” sindir Hensa.

Hensa menutup kritiknya dengan pesan keras kepada masyarakat agar tidak mudah terkecoh oleh label “partai baru”.

“Publik harus bertanya tegas: ini partai perjuangan, atau cuma kendaraan politik yang sedang cari penumpang utama? Kalau jawabannya yang kedua, maka ini bukan harapan baru, tapi masalah baru bagi demokrasi,” pungkasnya. 

(cw1/nusantaraterkini.co)