Legislator Sayangkan Efisiensi Anggaran Berdampak Gelombang PHK Pekerja Media

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Anggota Komisi I DPR Syamsu Rizal menyayangkan dan merasa prihatin dengan adanya badai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang melanda banyak pekerja media massa di Indonesia.

“Sangat disayangkan, mengingat media itu salah satu pilar demokrasi,” kata politisi yang akrab disapa Deng Ical, Rabu (7/5/2025).

Baca Juga: PHK Massal Industri Media, DPD: Alarm Bagi Demokrasi

Kuota iklan buat media massa yang menjadi salah satu pemasukan media ikut terpangkas sebagai imbas penerapan efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo - Gibran. 

Bahkan, anggaran yang telah terpangkas itu pun akhirnya baru dibuka tanda bintang pada APBN 2025 oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani pada awal Mei 2025 ini.

“Langkah ini sudah cukup terlambat karena membuat media harus mengambil langkah berani dengan melakukan efisiensi yang berujung PHK,” ujarnya.

Deng Ical tidak persoalkan langkah Pemerintah melakukan efisiensi karena memang berkaitan dengan program yang akan dijalankan, namun Pemerintah juga harusnya bisa melihat lebih jauh efek yang bakal terjadi dengan adanya efisiensi anggaran ini.

Termasuk, kata Deng Ical, efek yang bakal dirasakan oleh media-media. Pasalnya, media ini merupakan mitra pemerintah untuk menyampaikan pesan-pesan dan program Pemerintah kepada masyarakat.

“Olehnya, harusnya ada solusi yang ditawarkan oleh pemerintah sebelum dilakukan efisiensi anggaran,” kata Mantan Wakil Wali Kota Makassar ini.

Pasalnya, efek negatif yang bisa dihadirkan dengan efisiensi anggaran ini bakal banyak bertebaran informasi yang tidak jelas dan kredibel yang berseliweran di media sosial serta bisa saja hoaks.

“Masyarakat nantinya tidak bisa peroleh informasi dari media kredibel dan bisa dipertanggungjawabkan karena harus memgurangi awak redaksinya,” kata Deng Ical.

Belum lagi nantinya bakal tumbuh subur nantinya media yang tidak mengindahkan Kode Etik Jurnalistik dan melakukan hal-hal yang di luar kaidah Pers seperti pemaksaan yang menjurus pemerasan.

Media seperti ini, kata Deng Ical, kerap tidak jelas awak redaksinya dan tidak terdaftar di Dewan Pers.

“Media ini malah nantinya bisa merusak citra Pers Indonesia di mata dunia,” kata Deng Ical.

Deng Ical pun mengajak seluruh pihak, mulai pemerintah, Dewan Pers, lembaga pers, Asosiasi, perwakilan masyarakat sipil untuk duduk bersama untuk mencari solusi terbaik bagi keberlangsungan hidup media agar tetap bisa bertahan.

Alumni Universitas Hasanuddin ini mengatakan, momentum saat ini bisa dijadikan media sebagai turning point positif. Ia pun berharap media bisa kreatif menggunakan semua potensi.

“Supporting sistem di luar core bisnis media harus terbangun, tentu diikuti kompetensi jurnalis yang multitask,” kata Deng Ical.

Baca Juga: Badai PHK di Media Massa, Akademisi: Faktor Kegagapan Beradaptasi di Tengah Disrupsi Digital

Ia menyebutkan, saat ini, tuntutan zaman now yang multimedia dan multi platform juga mesti diikuti dengan performa yang serba bisa atau multi talenta.

“Di sinilah dituntut adaptasi komunitas media untuk survive dan eksis,” kata Deng Ical yang juga legislator dapil Sulsel ini.

(cw1/nusantaraterkini.co)