Lalai Jaga Hutan hingga Banjir Bandang, Legislator: Menteri Raja Juli Gagal Terjemahkan Perintah Presiden

Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Komisi IV DPR mengingatkan dalam menjaga hutan harus berani, merupakan perintah Presiden ke Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli, saat awal sebelum melaksanakan tugas sebagai pembantu Presiden sesuai tanggung jawabnya mengelola hutan.

Namun, belum genap satu tahun Pemerintahan Prabowo, ujian telah tiba. Banjir bandang dan longsor akibat ketamakan dan keserakahan manusia mengakibatkan bencana yang mematikan dengan daya rusak yang luar biasa.

“Perintah Prabowo ke Menhut Raja Juli seperti sudah memahami adanya bahaya ekologis. Sayangnya, Menhut lambat menerjemahkan perintah. Akibatnya nggak mampu pula melakukan antisipasi,” kata Anggota Komisi IV DPR Bambang Purwanto, Senin (15/12/2025).

Baca Juga : 18 Hari Pascabanjir Bandang, Satu Alat Berat Dikerahkan Bersihkan Material di Simpang Hutanabolon

Ia menyatakan, Menhut Raja Juli Antoni telah lalai menerapkan mitigasi dan pengelolaan hutan yang berhati-hati. Menurutnya, saat menerima tugas jaga hutan dan harus berani, sebenarnya itu merupakan peringatan dini dari Presiden Prabowo.

“Bahwa ada bahaya yang harus segera ditangani. Mestinya Menhut evaluasi kondisi hutan secara menyeluruh dan lengkap atau memotret utuh kondisi hutan saat ini sebagai bahan memutuskan langkah-langkah strategis. Agar kondisi hutan yang sudah banyak dibuka, kemudian bagaimana mengatasi, agar tak makin rusak,” ujar politikus Demokrat ini.

Terjadinya banjir bandang, menurutnya, telah membuka mata semua, bahwa banyaknya kayu hanyut, termasuk kayu log berukuran besar, kayu kecil, dan ranting menunjukan bahwa hutan dibabat habis tanpa pandang bulu.

Baca Juga : Walhi Rekomendasikan Moratorium Permanen untuk Cegah Laju Deforestasi

“Sama halnya, dengan penggundulan hutan yang tak termonitor oleh Kemenhut. Padahal melalui citra satelit, terlihat semua kondisi hutan secara detail setiap saat, asal cuaca cerah dari ruangan kerja di Jakarta. Jadi tak ada alasan, luasan hutan dengan biaya pengawasan kecil,” terang Bambang.

Ia menyatakan, kegagalan Menhut Raja Juli dalam menterjemahkan pesan Presiden Prabowo inilah yang menyebabkan terjadinya bencana alam.

“Menhut tidak bisa menerjemahkan pesat itu dalam evaluasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan hingga muncul bencana banjir bandang dan tanah longsor. Kegagalan itu menjadi penyebab bencana yang mematikan dan masyarakat yang tak tahu apa-apa harus menanggung atas semua kelalaian Menhut. Harusnya dia tak berdalih dengan kesalahan masa lalu,” pungkas legislator asal dapil Kalimantan Tengah ini.

(cw1/nusantaraterkini.co)