Nepal Buka Donasi dan Bantuan Asing Cari Korban Hilang: Butuh Dana Rp88 Triliun untuk Pulihkan Dampak Banjir Bandang

Nusantaraterkini.co, KATHMANDU – Pemerintah Nepal memperkirakan membutuhkan dana hingga USD5 miliar atau sekitar Rp88 triliun untuk memulihkan dan membangun kembali wilayah yang dilanda banjir bandang dahsyat pada pekan ini.

Menteri Keuangan Nepal Swarnim Wagle mengatakan angka tersebut masih merupakan estimasi awal. Pemerintah masih melakukan pendataan untuk mengetahui secara menyeluruh nilai kerusakan dan kerugian akibat bencana.

“Perkiraan awalnya adalah USD4-5 miliar. Ini baru perkiraan,” kata Wagle seperti dikutip Reuters, Minggu (30/8/2026).

Jika terealisasi, kebutuhan tersebut setara hampir sepersepuluh perekonomian Nepal. Nilainya juga lebih rendah dibandingkan biaya rekonstruksi setelah gempa bumi berkekuatan 7,8 magnitudo yang mengguncang Nepal pada 2015.

Saat itu, pemerintah Nepal menghabiskan sekitar USD9 miliar atau Rp158,4 triliun untuk membangun kembali wilayah yang hancur akibat gempa. Bencana tersebut menewaskan hampir 9.000 orang dan menghancurkan lebih dari 500.000 rumah.

Banjir bandang kali ini menerjang sejumlah wilayah pegunungan Nepal di perbatasan dengan China pada 26 Agustus. Desa-desa terendam, sementara jalan dan jembatan hanyut diterjang derasnya arus.

Bencana juga mengganggu sektor ketenagalistrikan. Sejumlah proyek pembangkit listrik tenaga air mengalami kerusakan, padahal sektor tersebut menyumbang lebih dari 12 persen kapasitas pembangkitan listrik nasional Nepal.

Biaya Pemulihan Bisa Capai Rp88 Triliun

Perkiraan kebutuhan rekonstruksi juga disampaikan pengusaha sekaligus miliarder Nepal, Binod Chaudhary.

Chairman Chaudhary Group itu memperkirakan biaya pembangunan kembali infrastruktur yang rusak akibat banjir dapat mencapai sedikitnya USD5 miliar atau sekitar Rp88 triliun.

“Saya tidak akan terkejut jika biaya akhirnya mencapai tingkat tersebut,” ujar Chaudhary dalam wawancara dengan Bloomberg TV.

Menurutnya, kebutuhan tersebut setara sekitar 11 persen dari ukuran ekonomi Nepal yang tercatat mencapai USD45,5 miliar atau sekitar Rp800,8 triliun pada tahun lalu.

Chaudhary mengatakan tantangan pemulihan Nepal tidak hanya berkaitan dengan besarnya anggaran. Kondisi geografis negara yang didominasi wilayah pegunungan juga dapat memperlambat proses rehabilitasi dan pembangunan infrastruktur.

“Ini bukan hanya soal uang, tetapi juga waktu yang dibutuhkan dan kondisi geografis yang sulit,” ujarnya.

Perekonomian Nepal sendiri banyak bergantung pada remitansi, sektor pariwisata dan pembangkit listrik tenaga air. Kerusakan infrastruktur akibat banjir berpotensi menambah tekanan terhadap aktivitas ekonomi di wilayah terdampak.

Banjir bandang tersebut telah menimbulkan korban jiwa dalam jumlah besar. Kepolisian Nepal melaporkan sedikitnya 469 orang meninggal dunia, sedangkan sekitar 1.200 lainnya masih dinyatakan hilang.

Di antara korban hilang terdapat ratusan warga negara asing. Data awal mencatat sebanyak 517 warga asing dari 31 negara turut terdampak dan dilaporkan belum ditemukan.

Investigasi awal menyebut pencairan gletser diduga menjadi salah satu faktor yang memicu bencana. Namun, penyebab dan dampak keseluruhan bencana masih dalam proses penelusuran oleh pemerintah.

Selain permukiman, fasilitas publik dan infrastruktur energi juga mengalami kerusakan. Sejumlah korban bahkan diduga masih terjebak di terowongan proyek pembangkit listrik tenaga air.

Pemerintah Nepal akhirnya membuka akses terbatas bagi tenaga ahli dari sejumlah negara untuk membantu proses pencarian dan identifikasi korban.

India, China, Australia dan Korea Selatan diizinkan mengirimkan tenaga ahli untuk mendukung pencarian di terowongan, pemeriksaan DNA serta proses forensik.

Sebelumnya, pemerintah Nepal sempat menolak bantuan tim pencarian dan penyelamatan dari luar negeri dengan alasan kemampuan aparat domestik dinilai masih memadai. Kebijakan tersebut kemudian berubah setelah adanya tekanan diplomatik, terutama karena sejumlah warga negara asing turut dilaporkan hilang.

Seorang pejabat senior pemerintah Nepal mengatakan bantuan asing diperlukan untuk menangani sejumlah pekerjaan khusus yang membutuhkan keahlian teknis.

Pemerintah juga bekerja sama dengan militer dan berbagai mitra lokal dalam menangani dampak bencana serta mempercepat proses pencarian korban.

Pemerintah Nepal Buka Donasi

Di tengah proses evakuasi dan pencarian korban, pemerintah Nepal turut membuka penggalangan dana melalui Prime Minister’s Disaster Relief Fund.

Dana tersebut diperuntukkan bagi penanganan dan pemulihan korban terdampak banjir bandang. Pemerintah menyediakan kanal donasi resmi bagi masyarakat maupun pihak lain yang ingin memberikan bantuan.

Respons terhadap penggalangan dana tersebut cukup besar. Mengutip laporan Nepal News yang merujuk Office of the Prime Minister and Council of Ministers, hingga Sabtu siang dana yang masuk ke rekening Prime Minister’s Disaster Relief Fund telah mencapai sekitar Rs5,04 miliar.

Selain itu, sekitar USD1,81 juta juga telah terkumpul melalui rekening dolar Amerika Serikat yang ditunjuk pemerintah.

Besarnya kebutuhan dana tersebut menunjukkan tantangan besar yang harus dihadapi Nepal untuk memulihkan wilayah terdampak, memperbaiki infrastruktur serta menggerakkan kembali aktivitas ekonomi setelah bencana.

(Dra/nusantaraterkini.co)