Tak Cukup Purbaya, Pengamat Desak Presiden Prabowo Copot Menhut Raja Juli Antoni

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Reshuffle kabinet Presiden Prabowo Subianto dinilai tidak boleh hanya berhenti pada pergantian Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Presiden juga didorong mengevaluasi kinerja seluruh menteri, termasuk Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Analysis Center (IPAC), Dahlan Watihellu mengatakan evaluasi kabinet harus mencakup kinerja, etika, persoalan hukum, kredibilitas, hingga komunikasi publik para menteri.

“Reshuffle jangan hanya tambal sulam. Presiden harus melihat siapa yang gagal bekerja, siapa yang bermasalah secara etika, siapa yang mengganggu kredibilitas pemerintah, dan siapa yang komunikasinya justru menjadi beban Presiden,” kata Dahlan, Rabu (16/9/2026).

Menurutnya, reshuffle seharusnya menjadi momentum memperbaiki kualitas kabinet, bukan sekadar memenuhi kebutuhan politik. Ukuran utama yang perlu diperhatikan adalah kemampuan setiap menteri mencapai target pemerintahan.

Dikatakannya, salah satu yang menjadi sorotan adalah kinerja Raja Juli dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dahlan menilai karhutla bukan persoalan yang sepenuhnya datang tiba-tiba karena wilayah rawan dan periode risiko kebakaran dapat dipetakan sejak awal.

“Kalau kebakaran tetap terjadi dalam skala besar, Presiden harus mengevaluasi apakah strategi mitigasi dan pencegahan yang dijalankan Raja Juli benar-benar efektif,” ujarnya.

Dahlan mengakui penanganan karhutla dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari cuaca, pemerintah daerah, perusahaan, masyarakat hingga kondisi lapangan. Namun, menurutnya, menteri tetap memiliki tanggung jawab terhadap kebijakan dan kapasitas kementerian yang dipimpinnya.

Karena itu, evaluasi tidak cukup hanya melihat jumlah kebakaran yang berhasil dipadamkan. Pencegahan, pengawasan, kesiapan peralatan dan personel, serta kemampuan mengurangi risiko sejak awal juga harus menjadi ukuran.

“Kalau targetnya tidak tercapai, menterinya harus bertanggung jawab,” tegasnya.

Selain kinerja, Dahlan menilai persoalan hukum yang bersinggungan dengan Raja Juli dapat menjadi pertimbangan Presiden dari sisi kredibilitas dan etika. Namun, dia menegaskan persoalan tersebut tidak otomatis menjadi bukti keterlibatan pidana.

“Presiden tidak harus menunggu seorang menteri menjadi tersangka untuk melakukan evaluasi. Ada standar hukum, tetapi ada juga standar etik dan kepantasan pejabat publik,” tuturnya.

Dahlan juga menyoroti komunikasi publik Raja Juli. Menurutnya, menteri merupakan wajah pemerintah sehingga kemampuan menjaga kepercayaan publik dan menyampaikan kebijakan secara baik harus menjadi bagian dari evaluasi.

“Kalau komunikasi menteri berulang kali menimbulkan kontroversi dan akhirnya Presiden atau pemerintah harus memberikan klarifikasi, itu harus masuk dalam evaluasi. Komunikasi yang buruk bisa berubah menjadi beban politik bagi Presiden,” katanya.

Dahlan meminta Prabowo tidak hanya mempertimbangkan kesalahan seorang menteri, tetapi juga membandingkan kapasitasnya dengan figur lain yang tersedia.

“Kalau ada pejabat lain yang lebih kompeten, lebih kuat secara integritas, mampu menangani persoalan kehutanan dan lebih baik berkomunikasi dengan publik, Presiden tidak boleh ragu mengganti,” lanjutnya.

Menurut Dahlan, mempertahankan menteri semata-mata karena pertimbangan politik berpotensi mengurangi efektivitas pemerintahan. Karena itu, evaluasi seluruh kabinet perlu menjadikan kinerja sebagai salah satu ukuran utama.

“Presiden harus berani memilih antara kenyamanan politik dan efektivitas pemerintahan. Kalau Raja Juli dinilai gagal menjalankan tugas, kredibilitasnya terganggu dan ada figur yang lebih mampu, maka reshuffle terhadap dirinya merupakan keputusan yang rasional,” pungkas Dahlan. 

(LS/Nusantaraterkini.co)