Korban Bencana di Sumatera Bisa Cairkan DTH Tanpa KTP
Korban bencana di Sumatera kini bisa mencairkan Dana Tunggu Hunian (DTH) Rp 600 ribu per bulan tanpa KTP, cukup lewat verifikasi biometrik BNPB.
Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Pemerintah mulai menyalurkan berbagai bentuk bantuan bagi masyarakat terdampak bencana di wilayah Sumatera. Salah satu bantuan yang kini bisa dimanfaatkan warga adalah Dana Tunggu Hunian (DTH).
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menegaskan bahwa pencairan DTH tidak mewajibkan korban membawa dokumen kependudukan seperti KTP atau Kartu Keluarga. Kebijakan ini diberikan mengingat banyak warga kehilangan dokumen akibat bencana.
“Secara administrasi prosesnya tidak rumit. Masyarakat tidak diwajibkan membawa KTP, KK, atau dokumen lainnya. Validasi dan verifikasi dilakukan melalui data biometrik,” ujar Abdul Muhari dalam konferensi pers di Graha BNPB, Jakarta, Jumat (9/1/2026).
Ia menjelaskan, pemerintah daerah telah mengusulkan data warga berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepada BNPB. Data tersebut kemudian dicocokkan sehingga warga dapat membuka rekening dan mencairkan dana bantuan DTH di bank atau lokasi yang telah ditentukan.
Abdul Muhari menyebutkan, besaran Dana Tunggu Hunian yang diterima warga mencapai Rp 600 ribu per bulan untuk setiap kepala keluarga (KK). Hingga saat ini, BNPB telah menyiapkan sekitar 15 ribu data penerima, dengan 6.190 rekening bantuan yang sudah berhasil dibuka.
“Dari jumlah tersebut, per hari ini sudah 1.114 KK yang menerima rekening dan dapat mencairkan dana DTH sebesar Rp 600 ribu per bulan,” ungkapnya.
DTH ini diperuntukkan bagi warga yang memilih tidak tinggal di hunian sementara (huntara). Dana tersebut dapat digunakan untuk mengontrak rumah atau tinggal sementara bersama keluarga maupun kerabat.
Menurut Muhari, progres penyaluran bantuan menunjukkan peningkatan signifikan. Pada 6 Januari lalu, jumlah penerima baru mencapai 756 KK, dan dalam dua hari berikutnya meningkat menjadi 1.114 KK.
(Dra/nusantaraterkini.co).
Berita Terkait
Berita Terbaru
-
NASIONALDPR Desak ESDM Beri Kepastian Hukum Perlindungan Ujung Kulon dari Ancaman Tambang
Rozie Winata·18 menit yang lalu -
KOTA MEDANPenginapan di MMTC Medan Digerebek, Polisi Terkait Prostitusi, 4 Orang Diamankan
M Aribowo·23 menit yang lalu -
SEPAKBOLAKubu Selamat Raharjo Gumay Desak PSSI Percepat Kongres Pemilihan Ketua Asprov Sumsel
Rozie Winata·35 menit yang lalu -
KOTA MEDANDemo di Masjid Al Jihad Medan Jumat Besok, Aksi Rakyat Bela Indonesia Desak Usut Tuntas Makar-KKN
M Aribowo·36 menit yang lalu -
SUMSELKemenko Polkam Puji Penanganan Karhutla 2026 di Sumsel, Siapkan Mitigasi 2027 dan Revegetasi
Rozie Winata·1 jam yang lalu -
PENDIDIKANKecam Kasus di SMPN 21 Surabaya, Habib Syarief: Tak Ada Alasan Guru Periksa Area Privat Siswi
Rozie Winata·1 jam yang lalu -
NASIONAL9 Poin Perubahan Perpol Baru Jelang Sidang Kode Etik Listyo Sigit Prabowo, Apa Saja?
M Aribowo·1 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALDensus 88 Tangkap 15 Tersangka Jaringan Terorisme Terafiliasi ISIS di Enam Provinsi
Rozie Winata·1 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALRano Alfath Pastikan RUU Perampasan Aset Utamakan Pemulihan Kerugian Korban
Rozie Winata·2 jam yang lalu -
LIFESTYLEStudi Ungkap Dampak Buruk Makanan Cepat Saji pada Mental dan Akademik Anak
Rozie Winata·3 jam yang lalu
Semua berita sudah ditampilkan
