Fleksibilitas Pemulihan: Pemerintah Tawarkan Dana Tunggu Hunian bagi Penyintas Bencana
Pemerintah menawarkan dana tunggu hunian bagi penyintas bencana sebagai solusi fleksibel pemulihan sebelum hunian tetap dibangun.
Nusantaraterkini.co, JAKARTA-Strategi baru dalam penanganan pascabencana kini menitikberatkan pada kebebasan memilih bagi masyarakat yang kehilangan tempat tinggal. Alih-alih hanya terpaku pada penyediaan barak pengungsian, negara kini menyodorkan opsi bantuan finansial langsung untuk masa tiga bulan pertama sebagai jembatan sebelum proyek hunian tetap selesai dikerjakan.
Langkah ini diambil guna menjamin martabat dan kelayakan hidup para pengungsi selama masa transisi yang krusial, memastikan mereka memiliki sokongan ekonomi untuk mengatur kebutuhan hidup secara mandiri.
Baca Juga : Purbaya Tegaskan Dana TKD untuk Daerah Bencana di Sumatera Tidak Dipangkas
Dalam penjelasannya di gedung legislatif, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa alokasi dana untuk masyarakat terdampak telah diamankan melalui kolaborasi berbagai instansi terkait. Beliau merinci bahwa cakupan bantuan tersebut tidak hanya terbatas pada sektor papan, tetapi juga menyentuh aspek resiliensi ekonomi masyarakat. "Ada uang untuk pemulihan ekonomi, ada uang untuk hunian, uang untuk hidup," kata Bima di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/2026).
Inti dari kebijakan ini adalah memberikan kedaulatan bagi warga untuk menentukan apakah mereka ingin menempati fasilitas penampungan sementara yang disediakan pemerintah atau mengelola bantuan tunai secara mandiri. Keputusan ini diharapkan dapat memangkas birokrasi yang kaku dalam penyediaan tempat bernaung darurat.
"Warga bisa mendapatkan pilihan, sebelum nanti Huntapnya itu atau Huntara itu dibangun," kata Bima.
Di sisi lain, akurasi distribusi bantuan menjadi prioritas utama melalui integrasi data yang ketat oleh pemerintah daerah setempat guna meminimalkan risiko salah sasaran. Tidak hanya soal logistik, pembenahan dokumen kewarganegaraan juga dilakukan secara jemput bola oleh tim kependudukan di lokasi bencana.
Baca Juga : Penyintas Bencana Tapteng Tolak Relokasi, Pemkab: Tidak kita Paksa
Dilansir RMOL, upaya terpadu ini diharapkan mampu memulihkan tatanan hidup para korban secara menyeluruh, baik dari sisi fisik hunian maupun administrasi kependudukan yang sempat terputus akibat bencana.
(Emn/Nusantaraterkini.co)
Berita Terkait
Berita Terbaru
-
NEWS VIDEOSultan Tegaskan DPD Tak Bisa Usung Cawapres, Dukungan ke Dasco Bersifat Pribadi
Fadli Tara·10 menit yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALSidang Etik Eks Kapolri Listyo Sigit soal Dugaan Penyadapan Presiden Digelar Pekan Depan
hendra·19 menit yang lalu -
SOSOKBiodata dan Profil Komjen Hendro Pandowo, Ketua Sidang Etik Irjen Eko Hadi Santoso
M Aribowo·37 menit yang lalu -
NEWS VIDEODasco: RUU Penyadapan Digodok Komisi III DPR, Aspirasi Publik hingga Pakar Hukum Akan Diserap
Fadli Tara·43 menit yang lalu -
KESEHATANKabut Asap Picu Lonjakan ISPA: Kasus di Sumsel Tembus 468 Ribu Sepanjang 2026, Palembang Tertinggi
Rozie Winata·56 menit yang lalu -
NEWSKKP Minta Dapur MBG Sajikan Menu Ikan Minimal Dua Kali Sepekan, Ini Alasannya
hendra·1 jam yang lalu -
SUMUTLBH Medan Desak Kapolres Asahan Dicopot Buntut Viral Tahanan Narkoba Makan di Restoran
M Aribowo·1 jam yang lalu -
NASIONALAncam Habitat Badak Jawa, DPR Desak Menteri ESDM Cabut Keputusan Tambang Banten
Rozie Winata·1 jam yang lalu -
NEWS VIDEOPolemik Pemindahan Badak Jawa, Saan Mustofa Minta Komisi IV DPR Turun Mengkaji
Fadli Tara·1 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALKejari Banda Aceh Sebut Bukti Liwath Eks Kepala Inspektorat Belum Terpenuhi
hendra·1 jam yang lalu
Semua berita sudah ditampilkan
