Komisi III DPR Tekankan Kesiapan Aparat Implementasikan KUHP dan KUHAP Baru
Komisi III DPR ingatkan aparat penegak hukum siapkan teknis dan paradigma baru dalam implementasi KUHP & KUHAP
Nusantaraterkini.co, JAKARTA — Di tengah tingginya perhatian publik terhadap kinerja aparat penegak hukum, Komisi III DPR mengingatkan pentingnya kesiapan teknis dan komitmen institusi dalam mengimplementasikan Undang-Undang KUHP dan KUHAP yang baru.
Wakil Ketua Komisi III DPR Mohamad Rano Alfath menegaskan, penerapan kedua regulasi tersebut tidak hanya bergantung pada aspek teknis, tetapi juga pada komitmen bersama aparat penegak hukum.
“Penerapan KUHP dan KUHAP yang baru membutuhkan kesiapan menyeluruh, termasuk perubahan cara pandang aparat dalam penegakan hukum,” ujarnya, Rabu (15/4/2026).
Menurutnya, perubahan paradigma pemidanaan menjadi hal krusial. Aparat penegak hukum, baik kepolisian maupun kejaksaan, diharapkan mengedepankan prinsip hak asasi manusia (HAM) serta pendekatan restorative justice dalam menangani perkara.
Ia menekankan, kecepatan, ketepatan, dan konsistensi dalam penanganan kasus harus berjalan seiring dengan kehati-hatian, guna menghindari kesalahan dalam proses hukum.
Selain itu, Rano juga mendorong penguatan sinergi antar lembaga penegak hukum. Hal ini dinilai penting untuk memastikan implementasi KUHP dan KUHAP berjalan secara terpadu serta tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan.
“Koordinasi yang baik antar aparat penegak hukum akan menjadi kunci agar reformasi hukum benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkas legislator dapil Banten ini.
(LS/Nusantaraterkini.co)
Berita Terkait
Yorrys Raweyai Dorong Isu Daerah Jadi Perhatian Nasional
DPR Desak Bea Cukai Bongkar Sindikat Rokok Ilegal: Jangan Cuma Kejar Pengecer
FPMSU Apresiasi Kinerja AKP Bram Candra Selama Jabat Kasat Reskrim Polres Tanjungbalai
Membangun Rumah Kedua: Menata Ulang Ekosistem Pemasyarakatan Kita
Kasus ASN BPN Bunuh Diri di Apartemen Sky View, Dua PSK Pemeras Didakwa KUHP Baru
Guru Besar Politik UNAS Yuddy Chrisnandi: Prabowo Tegak Lurus pada Konstitusi, Tak Ada Izin Presiden untuk Penetapan Tersangka
Berita Terbaru
-
SUMUTImigrasi Sumut Borong Penghargaan di Bimtek PIMPASA 2026: Dari Kanwil hingga Pimpasa Terbaik Nasional
Rozie Winata·4 menit yang lalu -
SUMUTAnggaran BPBD Madina Terjawab, Dana Bantuan Bencana Rp3,7 Miliar Parkir di BPKAD
Rozie Winata·27 menit yang lalu -
NASIONALKapolri dan Kemendes Perkuat Sinergi Dorong Desa Bersih Narkoba dan Pemberdayaan Masyarakat
Rozie Winata·1 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALKapolda Sumsel Ajak Warga Rawang Kidul: Buat Sarang Narkoba Menjadi Tak Nyaman
Rozie Winata·1 jam yang lalu -
NASIONALHabiburokhman: RUU Perampasan Aset Harus Prioritaskan Pengembalian Uang Korban Kejahatan Keuangan
Rozie Winata·2 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINAL
Kasus ASN BPN Bunuh Diri di Apartemen Sky View, Dua PSK Pemeras Didakwa KUHP Baru
Rozie Winata·2 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALMurka Beras SPHP Dioplos jadi Premium, Usman Husin Desak Pelaku Dipidana
Rozie Winata·3 jam yang lalu -
SUMUTPolres Madina Salurkan Bantuan Sembako untuk Warga Korban Banjir Panyabungan
Rozie Winata·3 jam yang lalu -
-
NASIONAL8.000 Pekerja Epson Cikarang Tuntut Perubahan Status PKWT Jadi PKWTT, Gelar Aksi di Kemnaker
4 jam yang lalu
Semua berita sudah ditampilkan