Kemendikdasmen Didesak Buka Hasil Investigasi 377 Dugaan Pelanggaran TKA

Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Anggota Komisi X DPR Habib Syarief, mendesak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) membuka secara transparan hasil investigasi terhadap 377 dugaan pelanggaran Tes Kemampuan Akademik (TKA) tingkat SMA/SMK. Ia juga meminta pemerintah menjatuhkan sanksi tegas kepada seluruh pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.

Desakan tersebut disampaikan menyusul temuan Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah (BKPDM) Kemendikdasmen yang mencatat sebanyak 377 dugaan pelanggaran dari total 3,73 juta peserta TKA. Dari jumlah tersebut, 14 kasus dikategorikan sebagai pelanggaran berat dan ditangani oleh Inspektorat Jenderal.

Salah satu pelanggaran yang menjadi perhatian adalah tindakan pengawas ujian yang merekam hingga menyiarkan secara langsung (live streaming) suasana ruang tes melalui media sosial.

“Temuan 377 dugaan pelanggaran, termasuk 14 kasus yang masuk kategori berat, harus menjadi perhatian serius. Kami mendesak Kemendikdasmen membuka hasil investigasi secara transparan kepada publik,” ujar Habib Syarief, Senin (9/11/2026).

Menurut legislator dapil Jabar tersebut, proses investigasi tidak boleh berhenti sebatas pemeriksaan dan klarifikasi. Apabila telah ditemukan pihak yang bertanggung jawab, pemerintah harus menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Jangan sampai investigasi hanya berhenti pada pemeriksaan dan klarifikasi. Jika sudah ditemukan pihak yang bertanggung jawab, harus ada sanksi tegas sesuai aturan agar publik tahu dan ada efek jera,” tegasnya.

Habib Syarief turut mengapresiasi keterlibatan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta Ombudsman RI dalam proses klarifikasi di lapangan.

Namun, ia mengingatkan agar penerbitan Surat Edaran BKPDM Nomor 001 Tahun 2026 tidak sekadar menjadi langkah administratif tanpa diikuti penegakan aturan secara nyata.

Ia menilai setiap pelanggaran harus ditangani secara objektif dan proporsional berdasarkan tingkat kesalahan serta bukti yang ditemukan.

“Langkah administratif dan pemeriksaan internal harus diikuti penegakan aturan yang jelas. Pihak-pihak yang terbukti melanggar harus dikenai sanksi tegas sesuai jenis dan tingkat pelanggarannya,” katanya.

Lebih lanjut, Habib Syarief mengingatkan bahwa pembiaran terhadap praktik kecurangan dalam pelaksanaan TKA dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas evaluasi pendidikan nasional.

Menurutnya, integritas TKA harus dijaga karena hasilnya menjadi salah satu instrumen untuk memetakan kemampuan akademik peserta didik. Karena itu, hak jutaan siswa yang telah mengikuti ujian secara jujur dan mandiri tidak boleh dirugikan akibat tindakan segelintir oknum.

“TKA merupakan instrumen penting untuk memetakan kemampuan akademik peserta didik sehingga integritasnya harus dijaga. Dugaan pelanggaran yang tidak ditangani tuntas berpotensi menggerus kepercayaan publik,” ujarnya.

Selain penegakan sanksi, Habib Syarief meminta Kemendikdasmen bersama BSSN memperkuat sistem keamanan siber dalam pelaksanaan TKA berbasis komputer. Penguatan tersebut diperlukan untuk mengantisipasi potensi kebocoran soal, manipulasi sistem, maupun intervensi teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

Ia juga mendorong evaluasi menyeluruh terhadap proses seleksi dan pelatihan etika bagi proktor serta pengawas ujian, khususnya di daerah.

“Pemerintah harus memastikan seluruh proses pengawasan diperketat dari hulu ke hilir. Proktor dan pengawas yang tidak profesional harus ditindak keras agar tidak mencederai marwah pendidikan,” tuturnya.

Habib Syarief juga meminta agar ketentuan mengenai pembatalan nilai bagi peserta yang terbukti melakukan kecurangan serta pencabutan lisensi pengawas yang melanggar aturan dapat diterapkan secara terukur berdasarkan hasil audit dan bukti yang valid.

Ia menegaskan bahwa seluruh peserta didik berhak memperoleh proses evaluasi pendidikan yang jujur, objektif, dan adil.

“Yang harus dilindungi adalah hak seluruh peserta didik untuk mendapatkan proses evaluasi yang jujur dan adil. Pemerintah harus memastikan setiap pelanggaran ditindak sesuai aturan yang berlaku,” katanya.

Habib Syarief memastikan Komisi X DPR RI akan terus mengawal penanganan 377 dugaan pelanggaran TKA tersebut hingga pemerintah mengumumkan hasil investigasi dan sanksi resmi kepada publik.

Menurutnya, pengawasan parlemen diperlukan untuk memastikan penanganan kasus berjalan transparan, objektif, dan akuntabel sekaligus menjaga komitmen peningkatan mutu pendidikan nasional.

“Kami di Komisi X DPR akan mengawal kasus ini sampai tuntas demi memastikan penanganan berjalan objektif dan akuntabel. Pendidikan karakter dan kejujuran harus tetap menjadi panglima tertinggi di sekolah,” pungkasnya. 

(LS/Nusantaraterkini.co)