Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, Medan - Kabinet baru pemerintahan yang terbentuk usai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, menuai banyak perhatian.
Dengan total 48 menteri dan 56 wakil menteri, kabinet ini menjadi yang paling besar sejak era Orde Baru.
Dalam sebuah wawancara dengan Gunawan Benjamin, pengamat ekonomi, melalui WhatsApp pada Senin (21/10/2024), ia memaparkan pandangan kritisnya terkait dinamika kabinet yang disebut "gemuk" ini.
Baca Juga : Dana Desa Dipangkas, IPDN Ingatkan Risiko Salah Arah Kebijakan
"Ukuran kabinet saat ini jelas sangat besar, yang tentunya akan berdampak pada anggaran negara. Alokasi untuk birokrasi semakin meningkat, dan ini perlu diperhatikan karena anggaran tersebut seharusnya juga dimanfaatkan untuk pembangunan sektor lain yang lebih produktif. Namun, di sisi lain, dengan adanya kementerian yang lebih spesifik, pemerintah bisa lebih fokus menangani permasalahan yang kian kompleks," ujar Gunawan.
Ia menggarisbawahi contoh Kementerian Koperasi dan UMKM yang dipecah menjadi dua: Kementerian Koperasi dan Kementerian UMKM.
Menurutnya, pemecahan ini bertujuan agar setiap kementerian lebih fokus pada tugasnya masing-masing. Namun, Gunawan tidak menutup mata terhadap potensi masalah yang bisa muncul.
Baca Juga : Dukungan Program MBG, Kapolda Sumut Terima Anugerah Satyalancana Wira Karya dari Presiden Prabowo
Menurut Gunawan, salah satu risiko besar dari kabinet yang besar ini adalah munculnya potensi tumpang-tindih kewenangan di antara kementerian yang baru terbentuk.
"Misalnya, dalam kasus Kementerian Koperasi dan UMKM, pemisahan dua entitas ini bisa menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaan program. Siapa yang bertanggung jawab terhadap apa? Hal-hal seperti ini bisa memperlambat pekerjaan pemerintah jika koordinasi tidak berjalan baik," jelas Gunawan.
Koordinasi dan sinergi antar kementerian, lanjutnya, adalah tantangan utama di awal masa jabatan.
Baca Juga : Viral MBG Tercemar Ada Cacing dan Ulat, SMKN 1 Sei Rempah Desak Evaluasi SPPG
“Para menteri akan disibukkan dengan upaya membangun sinergi antar kementerian yang baru. Ini menjadi pekerjaan utama di awal, dan jika tidak diatasi dengan baik, dikhawatirkan bisa menghambat kinerja pemerintah secara keseluruhan," tambahnya.
Gunawan juga mengingatkan bahwa reorganisasi di tubuh kementerian harus segera diikuti dengan langkah-langkah nyata di lapangan.
"Kita tentu berharap kementerian-kementerian ini bisa segera berfungsi maksimal, karena kita tidak punya banyak waktu. Publik menunggu solusi konkret untuk berbagai masalah ekonomi yang ada, bukan sekadar wacana reorganisasi," tegasnya.
Baca Juga : Ditinggal Beli Takjil, Sepeda Motor Penjaga Toko Lenyap Digasak Maling
Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi kabinet baru adalah kebutuhan mendesak untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.
“Indonesia saat ini menghadapi berbagai tantangan ekonomi, mulai dari ketidakpastian global hingga ketergantungan pada sektor-sektor tradisional yang perlu ditransformasi. Kabinet baru ini harus mampu berlari cepat dalam menjalankan program-programnya,” ujar Gunawan.
Ia menegaskan bahwa reorganisasi di tingkat kementerian tidak boleh menjadi alasan bagi melambatnya proyek-proyek strategis nasional.
"Jangan sampai sejumlah proyek strategis pembangunan menjadi terhambat hanya karena kementerian masih sibuk membangun struktur internal dan berkoordinasi. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah."
Menurut Gunawan, tantangan terbesar dari kabinet gemuk ini adalah bagaimana pemerintah bisa membuktikan bahwa besar bukan berarti tidak efisien.
"Kabinet yang besar ini harus bisa menunjukkan bahwa mereka mampu bergerak cepat dan efisien dalam menyelesaikan permasalahan. Kita butuh kabinet yang bisa bekerja efektif, bukan sekadar memperbesar birokrasi."
Masyarakat kini menunggu hasil nyata dari kabinet yang telah terbentuk.
“Banyak di antara kita, termasuk saya, awalnya merasa pesimis apakah kabinet yang gemuk ini bisa efektif menjalankan roda pemerintahan. Tapi di sini tantangannya bagi pemerintah, mereka harus bisa menjawab keraguan publik dengan kerja nyata,” tegas Gunawan.
Ia juga menekankan pentingnya 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran sebagai masa yang sangat menentukan.
“Di 100 hari pertama ini, pemerintah harus bisa menunjukkan arah yang jelas, terutama dalam mengatasi masalah-masalah ekonomi yang mendesak. Masyarakat akan memberikan penilaian terhadap langkah-langkah yang diambil, dan publik tentu akan bereaksi jika kinerja kabinet dinilai lamban,” ujarnya.
Gunawan berharap pemerintah dapat bergerak cepat dalam mengatasi tantangan yang ada.
"Pemerintah harus menunjukkan bahwa kabinet besar ini bukan sekadar kumpulan jabatan, tapi benar-benar bisa bekerja efektif dalam mengentaskan masalah ekonomi. Ini bukan hanya soal membuktikan kepada publik, tetapi juga demi kepentingan nasional agar pembangunan tidak terhambat."
Kabinet yang besar tidak berarti tidak bisa efektif. Namun, untuk itu diperlukan langkah-langkah cepat dan tepat agar sinergi antar kementerian berjalan baik, tanpa adanya tumpang-tindih kewenangan yang bisa menghambat kerja pemerintah.
Koordinasi dan reorganisasi yang solid menjadi kunci agar kabinet ini bisa berjalan sesuai harapan.
Pemerintah harus bergerak cepat, karena waktu tidak banyak. Masyarakat menunggu hasil nyata, terutama dalam upaya mengatasi masalah-masalah ekonomi yang sudah mendesak.
Kabinet Prabowo-Gibran memiliki tantangan besar, dan 100 hari pertama akan menjadi ujian awal bagi kabinet yang gemuk ini. Mampukah kabinet besar ini membuktikan efektivitasnya? Hanya waktu yang bisa menjawabnya.
(cw9/Nusantaraterkini.co)
