Indonesia Sebagai Negara Terdepan dalam Membela Palestina Merdeka

Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Konflik antara Israel dan Palestina yang berlangsung selama puluhan tahun terus menjadi perhatian dunia. Pada 12 September 2025, Sidang Majelis Umum PBB telah mengesahkan Deklarasi New York untuk mendorong solusi dua negara yang damai dan berkelanjutan.

Deklarasi ini didukung mayoritas anggota PBB, dengan 142 setuju, 10 menolak, dan 12 abstain yang mencerminkan pergeseran sikap diplomatik global pasca-perang Gaza 2023. Deklarasi ini menegaskan resolusi solusi dua negara Israel dan Palestina tanpa pelibatan Hamas.

Direktur Geopolitik Great Institute, Teguh Santosa menilai, Indonesia menjadi negara terdepan dalam mendukung Palestina Merdeka. Karena itu, menurutnya, dunia patut mencatat peran Indonesia dalam upaya mendukung solusi dua negara bagi kemerdekaan Palestina.

"Bahkan Presiden Prabowo sebelum dilantik sebagai Presiden sudah sering berkeliling ke Australia misalnya dan melakukan pertemuan dengan Raja Charles. Jadi kita sudah melakukan itu dan Palestina memang tidak pernah lepas dari agenda internasional kita. Untuk civil society jangan tanyakan lagi," ungkapnya seperti dikutip dalam podcast Great Institute, Senin (22/9/2025).

Baca Juga : Meski Dilarang, Para Wali Kota di Prancis Pastikan Pengibaran Bendera Palestina Jelang Sidang Umum PBB

Teguh Santosa menjelaskan, kekejaman Israel yang terjadi hampir 2 tahun belakangan, khususnya kepada warga gaza, nyaris tak terbayangkan sebelumnya. Orang-orang mengungsi dan terbunuh, kemudian kota hancur dan ekspose pemberitaan luar biasa.

"Banyak negara barat yang selama ini nyaris menilai kekejian itu tidak ada, sekarang telah terbuka matanya melihat kekejaman itu," jelasnya.

Indonesia sendiri, kata Teguh, punya peranan besar dalam mewujudkan solusi dua negara bagi kemerdekaan Palestina. Salah satunya dengan melobi Prancis, di mana salah satu poinnya adalah tentang Palestina.

"Karena selama ini negara barat tidak punya akses langsung. Kemudian negara-negara muslim punya hubungan dilematis dengan kelompok garis keras di Palestina (Hamas)," jelasnya.

Dengan adanya Deklarasi New York, sebut Teguh, situasi di Palestina saat ini sedang berada pada fase negatif peace menuju positif peace. Dukungan Perancis dan Inggris menurutnya tentu harus difokuskan karena mereka adalah sebagai negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB bersama Rusia, China dan Amerika.

Baca Juga : Penyelesaian Isu Damai Palestina, Majelis Umum PBB Adopsi Draf Resolusi yang Dukung Solusi Dua Negara

"Ini sebetulnya bukan suatu yang luar biasa karena bukan belum pernah terjadi. Yang paling penting sekarang supaya mendukung deklarasi new york, sehingga Dewan Keamanan PBB utuh kelimanya," ujarnya.

Hanya saja, lantaran tidak mendukung solusi dua negara tersebut, Amerika dikhawatirkan dapat menggunakan hak vetonya. Namun Teguh berpendapat, veto Amerika Serikat tidak akan mengubah dukungan negara-negara untuk melakukan aksi kemanusiaan.

"Tapi sebetulnya di era Partai Republik situasi sebetulnya lebih terbuka peluang ketimbang saat Partai Demokrat dan Donald Trump merupakan sosok yang lebih mudah melakukan negosiasi. Apalagi kalau kita perhatikan, Presiden Palestina dan Perdana Menteri Palestina juga berasal dari Fatah," terangnya.

Untuk itu, dalam mewujudkan solusi dua negara, kedua belah pihak, baik Israel dan Palestina harus meredakan ketegangan. Namun Hamas menyatakan tidak mungkin meletakan senjata.

"Ini mohon maaf, jangan berpikir perang adalah tujuan?. Berapa banyak pengungsi yang terjadi akibat perang, Apa ini tujuan Hamas?, saya yakin pasti bukan," sebutnya.

Baca Juga : 274 Jurnalis Gugur di Gaza Sejak Serangan Israel Oktober 2023

Menyikapi serangan Hamas pada 23 Oktober, Teguh menyatakan hal itu sebetulnya sebagai penanda bahwa negara Palestina masih ada. Namun narasi itu tidak bisa diteruskan, terutama bagi negara-negara eropa yang awalnya menganggap serangan itu sebagai terorisme.

Sementara disinggung mengenai garis batas jika Palestina merdeka apakah akan kembali seperti peta pada tahun 1967, Teguh Santosa mengatakan ada masa retensi dan hal ini bersifat teknis dan hanya bisa dilakukan oleh pihak-pihak yang lebih presisi soal tersebut. Akan tetapi dia yakin, akan banyak negara yang akan terlibat dalam rekonstruksi Palestina.

"Saya kira akan banyak negara terlibat dalam rekonstruksi Palestina dan Gaza karena kerusakan yang terjadi. Jadi pasti mendapatkan perhatian masyarakat internasional," pungkasnya.

(Zie/Nusantaraterkini.co)