Berita Unggulan

Ikuti Kami

Nusantaraterkini.co - Portal Berita

Meski Dilarang, Para Wali Kota di Prancis Pastikan Pengibaran Bendera Palestina Jelang Sidang Umum PBB

Komunitas yang saya wakili adalah komunitas perdamaian. Saya tidak ingin memecah belah antara Muslim dan Yahudi

Seorang wanita memegang bendera Palestina selama pertemuan pro-Palestina di alun-alun Republik di Paris. (Foto: AP)
Seorang wanita memegang bendera Palestina selama pertemuan pro-Palestina di alun-alun Republik di Paris. (Foto: AP)
A A

Nusantaratekini.co, PERANCIS - Meski pemeritah pusat melarang, sejumlah wali kota di Prancis menyatakan akan mengibarkan bendera di balai kota masing-masing pada Senin (22/9/2025). 

Langkah tersebut diambil menjelang Sidang Umum PBB, di mana Prancis diperkirakan akan secara resmi mengakui negara .

Baca Juga : Penyelesaian Isu Damai Palestina, Majelis Umum PBB Adopsi Draf Resolusi yang Dukung Solusi Dua Negara

Inisiatif pengibaran bendera Palestina dipicu oleh seruan pemimpin Partai Sosialis, Olivier Faure. Sementara Wali Kota Nantes, Johanna Rolland mendukung tindakan tersebut. 

“Untuk kotamadya yang ingin bergabung melalui sebuah isyarat simbolis dalam pengakuan Prancis terhadap negara Palestina, saya rasa itu masuk akal. Saya akan melakukannya tanpa ragu," kata dia, seperti dimuat Reuters, Minggu (21/9/2025) mengutip RMOL.id.

Wali Kota Saint-Denis, Mathieu Hanotin, juga memastikan bendera Palestina akan dikibarkan di balai kotanya sebagai tanda solidaritas. 

Sementara di Saint-Ouen, Wali Kota Karim Bouamrane berencana menampilkan bendera dan Palestina berdampingan. 

“Komunitas yang saya wakili adalah komunitas perdamaian. Saya tidak ingin memecah belah antara Muslim dan Yahudi,” ujarnya.

Menteri Dalam Negeri Prancis Bruno Retailleau menegaskan larangan pengibaran bendera Palestina dengan alasan prinsip netralitas. 

“Fasade balai kota bukanlah papan reklame. Hanya trikolor, warna dan nilai kita, yang berhak dikibarkan di sana,' tegasnya.

Baca Juga : 200 Lebih Jurnalis Terbunuh di Gaza, Jurnalis dan Pekerja Media Afrika Selatan Unjuk Rasa Serukan Perlindungan

Namun, larangan itu dikritik sejumlah kalangan politik. Ian Brossat, juru bicara Partai Komunis Prancis, menyebut Retailleau bertentangan dengan kebijakan resmi Presiden Emmanuel Macron.

“Dengan menyuarakan keyakinan pribadinya, ia justru menyandera posisi resmi Republik Prancis yang mendukung pengakuan negara Palestina,” ujarnya.

(fer/nusantaraterkini.co)

Bagikan:

WhatsApp Channel

Ikuti saluran Nusantaraterkini di WhatsApp Channel untuk informasi terbaru langsung di ponselmu.

Ikuti

Google News

Dapatkan berita pilihan dan update terkini dari Nusantaraterkini di Google News.

Ikuti

Berita Terkait