Habiburokhman Nilai Anies Absurd Usai Tuduh Presiden Tak Netral

Habiburokhman Nilai Anies Absurd Usai Tuduh Presiden Tak Netral

Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Habiburokhman menilai Anies Baswedan absurd karena menuduh Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak netral setelah menyebut presiden boleh memihak dan ikut berkampanye.

Habiburokhman menjelaskan, bahwa secara aturan Undang-undang (UU), konstitusi dan regulasi letak persoalan bukan netral atau tidak netral melainkan presiden melanggar aturan Pemilu jika membuat kebijakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon (paslon).

"Yang dibahas itu bukan persoalan netral tidak netral kalau istilah perundang-undangan itu bukan itu tuh. Tapi apakah melakukan pelanggaran membuat kebijakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu paslon," katanya kepada wartawan di Media Center Prabowo-Gibran, Jakarta Selatan, Rabu (24/1/2024).

Habiburokhman mengingatkan jika memakai istilah netral atau tidak netral maka memiliki gradasi yang berbeda-beda. Dia mencontohkan misalnya TNI, Polri mutlak harus netral dan tidak mempunyai hak pilih di Pemilu.

Kemudian ASN atau pejabat negara yang mempunyai hak pilih tapi tidak boleh ikut kampanye. Habiburokhman menegaskan dalam Pasal 280 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak melarang presiden untuk kampanye.

"Jadi kita kembalikan ke pak Jokowi nantinya akan seperti apa dan kita yakin ini orang sangat berintegritas kalau soal penggunaan kewenangannya saya yakin dia tidak akan melakukan abuse of power," 

Habiburokhman menduga Anies tidak memahami detail persoalan ini. Karena itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI menilai Anies menjadi absurd ketika menuduh Presiden Jokowi tidak netral.

"Jadi, ya nggak tahu yang memberikan masukan kepada pak Anies siapa ya. Mungkin tidak utuh, tidak lengkap, tidak jelas sehingga apa yang disampaikan pak Anies menurut saya malah justru absurd," tegasnya.

Sebagai informasi, Presiden Jokowi mengatakan presiden boleh berkampanye dan memihak. Hal itu ia sampaikan untuk menjawab pertanyaan wartawan terkait menteri bisa menjadi tim sukses.

"Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja. Presiden itu boleh loh berkampanye dan memihak," jawab Jokowi di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Rabu pagi.

Tetapi Presiden Jokowi menekankan bahwa kampanye yang dilakukan tidak boleh menggunakan fasilitas negara.

"Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik, boleh menteri juga boleh," katanya.

(HAM/nusantaraterkini.co)