GNPK RI Sumatera Utara Resmi Laporkan 16 Desa Tak Serahkan SPJ DD 2023

nusantaraterkini.co, MADINA - Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPK) Republik Indonesia (RI) Sumatera Utara melaporkan 16 desa yang diduga tidak menyelesaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan Dana Desa (DD) 2023 di Kabupaten Mandailing Natal (Madina). 

Pelaporan ini dilakukan langsung oleh Sekretaris GNPK RI Sumatera Utara, Yulinar Lubis ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Madina, pada Selasa (30/9/2025).

Yulinar menjelaskan, laporan ini merupakan hasil investigasi yang dilakukan oleh GNPK RI Sumatera Utara dalam mengawal penggunaan desa" class="article-tag-link" rel="tag">Dana Desa. Dia mengatakan, untuk tahap awal ada 16 desa dari beberapa kecamatan di Madina yang dilaporkan.

"Kita masukkan laporan resmi ke Kejaksaan. Laporan ini sudah kita konfrontir dengan data dari Inspektorat Madina. Sehingga secara administrasi laporan yang kita serahkan ke Kejaksaan sudah lengkap dengan data," jelas Yulinar, Rabu (1/10/2025).

Yuliar pun menambahkan, awalnya pihak GNPK RI sudah menyurati dan mengkonfirmasi kepada kepala desa. Namun, hingga sebelum dibuat laporan resmi ini, surat konfirmasi yang GNPK RI kirimkan hanya dianggap lalu.

"Kita sudah coba untuk konfirmasi. Hanya beberapa desa yang tanggapi surat konfirmasi kita. Rata-rata balasan dari kepala desa seolah tak mau mempertanggungjawabkan karena masa itu dipimpin oleh pejabat kepala desa. Jadi, kita duga ini ada pemufakatan dan kerjasama untuk mengkorupsi dana desa tersebut," tutur Yuli. 

Yulinar juga mengatakan, salah seorang camat yang juga menjabat pejabat kepala desa pun diduga berbohong karena membalas surat konfirmasi dari GNPK RI Sumatera Utara menegaskan SPJnya sudah diserahkan dan dianggap selesai oleh Inspektorat.

"Contohnya, Camat Ranto Baek, yang pada saat itu Pj Kepala Desa Manisak memang telah menjawab bahwa SPJ dari desanya sudah selesai dan diserahkan oleh Inspektorat Madina. Namun, berdasarkan jawaban dari Inspektorat, desa Manisak hingga saat ini tidak menyerahkan SPJ tahun 2023," tutur Yulinar.

Bahkan Yulinar juga menegaskan, apa yang dilakukan baik oleh kepala desa maupun pejabat kepala desa di tahun 2023 yang lalu merupakan korupsi. Sehingga mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. 

(mra/nusantaraterkini.co)