Geruduk Kantor Bupati, Masyarakat Dairi Tuntut Pencabutan Izin Lingkungan PT DPM

Nusantaraterkini.co, ​SIDIKALANG – Masyarakat Kabupaten Dairi bersama sejumlah elemen masyarakat sipil menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Dairi, Sidikalang, Sumatera Utara, Kamis (12/11/2026). Aksi ini dilakukan untuk mengawal jalannya persidangan gugatan izin lingkungan hidup PT Dairi Prima Mineral (PT DPM) yang tengah bergulir di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

​Persidangan di PTUN Jakarta tersebut diketahui telah memasuki agenda mendengarkan keterangan saksi dari pihak penggugat. Masyarakat Dairi melayangkan gugatan terhadap izin lingkungan hidup PT DPM yang mulai diketahui publik sejak Mei 2026.

​Objek yang digugat warga adalah Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 1437 Tahun 2026 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pertambangan Seng, Timbal, dan Sulfur di Kecamatan Silima Pungga-Pungga, Kabupaten Dairi. Gugatan ini merupakan upaya hukum kedua kalinya setelah sebelumnya masyarakat memenangkan gugatan serupa di Mahkamah Agung pada Mei 2025.

​Masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Petani Untuk Keadilan (APUK) menilai aktivitas pertambangan berdampak langsung terhadap air, tanah, pangan, hingga keselamatan warga. Atas dasar itu, APUK menolak surat keputusan tersebut dan mendesak pemerintah meninjaunya secara terbuka demi keselamatan rakyat.

​Secara geografis, wilayah konsesi PT DPM mencakup 38 desa di delapan kecamatan di Kabupaten Dairi dengan sejumlah sumber air vital di dalamnya. Sumber air Lae Puccu misalnya, menjadi pasokan air baku utama bagi sekitar 9.500 jiwa di Desa Longkotan, Tungtung Batu, Siratah, Siboras, Uruk Belin, Bakal Gajah, Huta Ginjang, serta Kelurahan Parongil.

​"Warga telah merasakan dampak aktivitas pertambangan sebelumnya, seperti pencemaran Sungai Sikalombun, rusaknya lahan persawahan, hingga matinya ikan. Kekhawatiran warga kian menguat menyusul perubahan metode pengelolaan limbah tambang yang tertuang dalam Addendum ANDAL tahun 2025," ujar Susandi Panjaitan dari APUK.

Dalam dokumen tersebut, lanjutnya, perusahaan tidak lagi menggunakan Tailing Storage Facility (TSF), melainkan beralih ke metode backfilling dengan mencampurkan limbah tambang, semen, dan air menjadi pasta untuk dimasukkan kembali ke lubang tambang. Berdasarkan kajian ahli pertambangan independen Steve Emerman yang dikutip APUK, metode ini belum pernah diterapkan di Indonesia dan masih mengalami kegagalan di China.

​"Selain ancaman bagi keselamatan warga, aktivitas pertambangan turut mengganggu ekosistem hutan di wilayah Dairi. Kemunculan Harimau Sumatera di area permukiman Desa Bongkaras disebut menjadi indikasi terganggunya habitat satwa liar akibat aktivitas di kawasan hutan," lanjutnya.

​APUK juga menyoroti kerentanan sosial yang dihadapi kaum perempuan sebagai penjaga utama sumber pangan dan air keluarga apabila lingkungan tercemar. Bersama kelompok mahasiswa dan masyarakat sipil, APUK mendesak pemerintah segera mencabut Surat Keputusan Nomor 1437 Tahun 2026 tersebut.

Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pertambangan Seng, Timbal, dan Sulfur di Kecamatan Silima Pungga-Pungga, Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara oleh PT Dairi Prima Mineral. 

"Kabupaten Dairi tidak layak untuk ditambang. Pembangunan yang hadir ke Kabupaten Dairi harus melibatkan partisipasi yang bermakna kepada masyarakat terutama perempuan dan anak sebagai kelompok yang rentan menjadi korban atas pembangunan eksploitatif. Kami makan dari pertanian bukan dari tambang," pungkasnya.

(Emn/Nusantaraterkini.co)